Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
219

Ahli Dari ALJABAR, Dukung Sidang Judicial Review di MA Terbuka

Gedung Mahkamah Konstitusi.

67MKJakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (7/5) kembali menggelar sidang lanjutan, Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015, yang diajukan oleh 3 (tiga) orang pekerja dari Aliansi Jawa Barat (Aljabar), yaitu Muhammad Hafidz, Wahidin dan Solihin. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK, Arif Hidayat tersebut, para Pemohon mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Rifqinizamy Karsayuda dan M Nur Solikhin dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia.

Menurut Rifqi, permohonan para Pemohon terdapat 2 (dua) tafsir, yaitu tafsir pertama adalah mengenai batas waktu pemeriksaan hingga putusnya perkara uji materiil di Mahkamah Agung (MA). Adapun tafsir yang kedua adalah waktu tersebut adalah waktu antara diterimanya perkara, hingga kewajiban MA memulai pemeriksaan atas perkara dimaksud.

“Ketidakjelasan tafsir ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum, yakni pemeriksaan perkara uji materiil di Mahkamah Agung selama ini sebagaimana dirasakan Pemohon,” ujarnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta. Lebih lanjut Rifqi menjelaskan, tafsir yang jelas untuk ketentuan tersebut penting untuk dilakukan oleh MK untuk memastikan hadirnya lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini MA. Hal tersebut dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia menjelaskan, secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas tentang sifat tertutup atau terbukanya mekanisme beracara di MA dalam UU 3/2009. Ketentuan serupa juga tidak diatur dengan tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung. Padahal, keterbukaan beracara dalam Perkara Uji Materiil di MA adalah sebuah tuntutan yang tak terelakkan. “Ketertutupan proses beracara dalam uji materiil di Mahkamah Agung, bukan tidak mungkin akan menghasilkan proses pemeriksaan yang sangat tidak maksimal,” jelas Rifqi.

Di sisi lain, Peneliti PSHK Indonesia, M. Nur Sholikin membandingkan proses pengujian Undang-Undang di MK dan di MA. Ia menilai, kendati MK lebih baru, tetapi perkara yang diterima MK lebih banyak dari MA. Padahal MA memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian mulai dari peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan lembaga negara lainnya yang masuk dalam peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, lembaga, badan atau komisi, dan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota.

“Beberapa kalangan menilai bahwa prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung memiliki persoalan terkait dengan keterbukaan penanganan perkara, pelaksanaan persidangan, dan akses permohonan,” jelasnya. “Selama ini, proses pemeriksaan permohonan tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. Pemohon maupun Termohon hanya berhubungan secara tertulis atau surat dengan Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh Pemohon dan penyampaian jawaban oleh Termohon,” lanjut Solikhin.

Sebelum sidang ditutup, Arief Hidayat memberi kesempatan bagi para Pemohon, Pemerintah dan DPR, untuk menyampaikan kesimpulan tertulis paling lambat tanggal 18 Mei 2015, Pukul 15.00 Wib. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of