Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
543

Alasan Disharmonis, MA Ubah Putusan Kerja Kembali Anggota FSPMI

Ilustrasi.

42logodirektoriputusanBandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 16/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Juni 2014, telah mengabulkan tuntutan kerja kembali yang diajukan oleh Sumiyati, dkk (47 orang), dan menghukum PT Haeng Sung Raya Indonesia untuk membayar THR Tahun 2013 sebesar Rp.80,6 juta. 

Sumiyati, dkk yang didampingi oleh Pengurus Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) itu, terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja, lantaran pada tanggal 8 Februari 2013 dilarang untuk bekerja karena menolak menanda-tangani surat perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). 

Setelah melalui upaya bipartit dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Sumiyati, dkk mengajukan tuntutan melalui PHI Bandung, agar dirinya bersama teman-temannya yang lain dipekerjakan kembali, dan berhak atas upah selama dilarang bekerja sebesar Rp.806,5 juta, beserta Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 sebesar Rp.80,6 juta. 

Tak terima atas Putusan PHI Bandung, perusahaan yang berlokasi di Jalan Sumbawa, Blok F1-2, Kawasan MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi itu, mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 12 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/G/2014/ PHI/PN.Bdg., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 30 Juni 2014. 

Terhadap memori kasasi perusahaan, MA menganggap alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan, bukanlah alasan yang dimaksud ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang mengharuskan dipekerjakan kembali, melainkan karena peralihan status hubungan kerja dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

Selain itu, MA juga menganggap hubungan kerja keduanya sudah dapat dipastikan tidak lagi harmonis, sehingga berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja Sumiyati, dkk dengan kewajiban pembayaran uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan. 

Dalam amar putusan Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014, yang dibacakan oleh Dr H Supandi, Sh., Mhum., selaku Ketua Majelis Kasasi dalam sidang terbuka untuk umum, Rabu (21/1/2015), menyatakan mengubah Putusan PHI Bandung, dan mengadili sendiri dengan menyatakan putus hubungan kerja keduanya, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang kompensasi pesangon, upah proses PHK selama 6 (enam) bulan, dan THR Tahun 2013 masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah. (***Ts)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of