Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.642

Alasan Tak Melakukan Kewajiban, PHI Mulai Hilangkan Upah Proses

Ilustrasi.

70upah-2Surabaya | Peneliti pada Constitutional Labor Review, Research and Consulting, Muhammad Hafidz menilai, akhir-akhir ini Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai menghilangkan penetapan upah proses selama menunggu penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari lembaga sengketa ketenagakerjaan itu. 

 

Menurut Hafidz, alasan yang digunakan oleh beberapa Majelis Hakim PHI, adalah karena si-pekerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja yaitu bekerja saat menunggu penetapan dari PHI. Hal yang demikian merupakan kekeliruan Hakim dalam membedakan antara tidak bekerja karena baik secara lisan maupun tulisan dilarang bekerja, atau tidak bekerja karena kemauan sendiri. 

 

“Dua hal tersebut musti dibedakan oleh Hakim PHI, jika pengusaha melarang pekerja bekerja apalagi disampaikan secara lisan atau dengan tindakan melarang masuk area perusahaan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya,” pungkas Hafidz. Menurutnya, untuk membuktikan bahwa pengusaha melarang bekerja melalui lisan atau tindakan, sangat sederhana. 

 

 “Hakim bisa mempelajari bukti-bukti, ada tidaknya panggilan tertulis dari pengusaha kepada si-pekerja untuk tetap bekerja seperti biasa. Jika tidak dapat dibuktikan oleh pengusaha, maka si-pekerja dilarang bekerja untuk melaksanakan kewajibannya melalui lisan atau berupa tindakan pelarangan masuk kerja,” terang Hafidz. 

 

Berdasarkan penelitiannya, Hafidz menilai perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa PHK antara UU No. 13 Tahun 2003 dengan UU No. 2 Tahun 2004, berakibat pada kerugian yang dialami oleh pekerja. Dalam UU 13/2003, pengusaha hanya dapat mem-PHK pekerja setelah pengusaha mengajukan permohonan dan ijin penetapan PHK dari PHI. Tetapi dalam UU 2/2004, pengusaha dan pekerja dipersilahkan untuk saling gugat menggugat. “Selama mekanisme sengketa PHK dalam UU 2/2004 tidak diharmonisasi dengan UU 13/2003, maka pengusaha akan semakin mudah melakukan PHK,” jelas Hafidz. 

 

Pendapat Hafidz terkait dengan tindakan PHI yang mulai menghilangkan upah proses, dapat dilihat dari Putusan PHI Surabaya Nomor 9/G/2015/PN.Sby tanggal 29 April 2015. Dalam pendapat hukumnya, PHI Surabaya menilai Moch. Choliq tidak dapat di-PHK dengan alasan melakukan kesalahan berat sebagaimana Pasal 158 UU 13/2003, tetapi PHK yang dilakukan oleh PT Gelora Mas merupakan PHK kategori Pasal 161 UU 13/2003. 

 

Karena PHK yang terjadi sejak tanggal 10 April 2014, dan Choliq tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pekerjaan karena di-PHK secara sepihak disertai dengan larangan bekerja, dan pengusaha tidak dapat membuktikan adanya upaya panggilan bekerja selama menunggu penetapan PHK dari PHI, serta tidak juga menerbitkan surat skorsing, maka tidak bekerjanya Choliq bukanlah kesalahan dirinya dan seharusnya berhak mendapatkan upah proses. 

 

Namun PHI Surabaya berpendapat, oleh karena Moch. Choliq mendapat upah terakhir pada tanggal 10 April 2014 dan Moch. Choliq tidak melaksanakan kewajibannya bekerja selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 155 jo. Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (2) huruf f UU 13/2003, dengan demikian Moch. Choliq tidak berhak mendapat upah selama tidak dipekerjakan. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of