Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
372

Banyak Korban Human Trafficking, MK Didesak Putus Uji UU TKI

67MKJakarta | Untuk segera mengatasi tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera bisa memberikan putusan seadil-adilnya, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), yang diajukan oleh oleh 29 orang mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) di perairan Trinidad and Tobago dan Senegal pada 2012 silam.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua SPILN, Imam Syafi`i yang juga sekaligus sebagai salah satu pemohon di MK. “Pemerintah belum tau kan sistem kerjanya ABK bagaimana, jam kerjanya berapa jam sehari, liburnya, kondisi kapalnya,” ungkapnya.

Memang seperti telah banyak diketahui, kehidupan ABK saat berada diperairan samudera yang luas, terdapat banyak masalah, diantaranya kelayakan makanan yang dikonsumsi, perlengkapan obat-obatannya, batas masa operasikapal/waktu sandar yang tidak menentu, keselamatan kerja.

Tetapi yang tak kalah penting menurut laki-laki yang pernah menjadi TKI ABK ini, adalah penanganan ketika terjadi sengketa akibat tidak diberikannya upah dan hak-hak TKI lainnya, lembaga mana yang harus bertanggung jawab, karena terdapat 3 (tiga) Kementerian terkait, yaitu Ketenagakerjaan, Perhubungan dan Luar Negeri, tanya Syafi`i.

Berdasarkan data penanganan kasus yang tercatat di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), pada periode 1 Januari hingga 30 September 2014 saja, sedikitnya terdapat 460 kasus yang menimpa TKI Pelaut di berbagai negara penempatan. “Semoga Majelis Hakim MK bisa mempertimbangkan gugatan kami terkait Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 UU PPTKILN,” harapan Syafi`i.(***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of