Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
26

Baru 3 Bulan Diangkat Jadi Pekerja Tetap, Lalu Di-PHK

Bandung | PT Dongan Kreasi Indonesia memutuskan hubungan kerja sepihak terhadap Yusup, dkk (70 orang), terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012. Padahal, tiga bulan sebelumnya yaitu tepatnya tanggal 7 September 2012 atau tiga bulan sebelum di-PHK, perusahaan dengan para pekerja membuat Perjanjian Bersama tentang pengangkatan pekerja kontrak menjadi tetap, terhitung sejak perjanjian ditanda-tangani. 

Alasan PHK, karena Yusup, dkk dianggap melakukan mogok kerja tidak sah disertai dengan tindakan anarkis, diantaranya menyandera staf perusahaan dan menghalangi para staff menggunakan toilet di perusahaan saat mogok kerja berlangsung. 

Perusahaan yang berada di Kawasan Industri Hyundai, Kav. C-3, No. 12, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi itu, menggunakan alasan mendesak dalam memutuskan hubungan kerja, sebagaimana diatur Pasal 1603 huruf (o) angka (5o) KUH Perdata jo. Surat Edaran Menteri Tenaga kerja RI Nomor SE 13/MEN/SJ-RK/I/2005. 

Terhadap PHK tersebut, pada tanggal 30 Juni 2014 Yusup, dkk mendaftarkan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar PHI Bandung memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali pada posisi semula, dan membayar upah sebesar Rp.1,2 Miliar. 

Atas tuntutan para pekerja selaku Penggugat, PHI Bandung dalam pertimbangan hukumnya sebagaiman disebutkan pada Putusan Nomor 127/G/2014/PHI.PN.Bdg, menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja tidak sah dan telah merugikan perusahaan. Atas dasar itu, Majelis Hakim PHI bandung yang diketuai oleh Wasdi Permana SH.,MH., dapat mempertimbangkan alasan mendesak yang menjadi dasar PHK, sehingga hubungan kerja tidak harmonis lagi untuk dilanjutkan. 

Dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, Jum`at (16/1), PHI Bandung menyatakan dalam amar putusannya, dengan menolak gugatan para pekerja untuk seluruhnya, dan memerintahkan perusahaan untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang semua pekerja hanya berhak atas 1 (satu) bulan upah yaitu Rp.1,8 juta, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.141,9 juta. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of