Type to search

Berita

Baru SP III Di-PHK, MA Tolak Kasasi Penggugat

Share

92Ilustrasi-Uang-II.-akual.co_-340x221Sorong | Mahkamah Agung (MA), Rabu (21/1/2015) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Djumria Antahari, dkk (3 orang) selaku Pemohon Kasasi melawan PT Henrison Iriana. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai Djumria telah mendapatkan prestasi sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja, yang telah dinyatakan dalam Perjanjian Bersama, dan telah pula didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 April 2013. 

Dalam putusan Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2014, MA berpendapat Putusan PHI Manokwari Nomor 03/PHI.G/2014/PN.Mkw tanggal 28 Mei 2014, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dan tidak pula bertentangan dengan hukum atau undang-undang. 

Djumria melalui Kuasa Hukumnya dari Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI), keberatan terhadap adanya Kesepakatan Bersama, yang telah disetujui oleh serikat pekerja yang ada di perusahaan. Kesepakatan itu mengatur tentang uang pisah khusus bagi pekerja yang dianggap mengundurkan diri, karena mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut. 

Sedangkan Djumria mengakui dirinya tidak masuk bekerja di bulan Desember 2012 sebanyak 3 (tiga) hari, sehingga belum tepat untuk diputuskan hubungan kerja. Akan tetapi, perusahaan pada tanggal 17 Desember 2012, memberikan Surat Peringatan Ketiga, sekaligus pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. 

Namun lamanya penyelesaian pemutusan hubungan kerja yang dialaminya, akhirnya Djumria beserta kawan-kawan terdesak kebutuhan dan terpaksa menerima uang pisah sebesar Rp.27,7 juta yang pembayarannya dicicil selama 3 (tiga) kali, serta dituangkan dalam Perjanjian Bersama. 

Karena merasa tidak adil atas besaran uang pisah yang apabila dibandingkan dengan masa kerja Djumria rata-rata telah bekerja selama 7-11 tahun, maka Djumria tetap melanjutkan perselisihan pemutusan hubungan kerjanya ke PHI Manokwari dan MA. Namun, meskipun Djumria mendalilkan setiap segala kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan menjadi batal, dan pengusaha wajib membayar kekurangannya. Akan tetapi, sepertinya MA tetap berpendirian kesepakatan yang telah dibuat menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *