Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
476

Disnaker Serang Diduga Langgar UU Serikat Pekerja

Pekerja PT Woojin bersama kedua anaknya, terpaksa tidur di ruang Disnaker Serang
Pekerja PT Woojin bersama kedua anaknya, terpaksa tidur di ruang Disnaker Serang
Pekerja PT Woojin bersama kedua anaknya, terpaksa tidur di ruang Disnaker Serang

Serang | Permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh yang diajukan Serikat Pekerja PT Woojin Sepatu yang bergabung dengan Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI), ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Serang, sejak 4 Februari 2015 hingga kini belum diterbitkan Tanda Bukti Pencatatannya, demikian dituturkan Agus dalam rilis yang dimuat di blog jurnalisburuh, Rabu (20/5) kemarin.

Menurut Agus, lambannya penerbitan bukti pencatatan telah mengundang masalah baru, yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa pengurus inti. Dirinya juga telah beberapa kali mempertanyakan ke Pegawai Disnakertrans, terkait dengan bukti pencatatan yang mereka mohonkan, namun belum membuahkan hasil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Disnakertrans dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, seharusnya sudah memberikan nomor bukti pencatatan terhadap permohonan yang diajukan oleh serikat pekerja, demikian dikatakan oleh Peneliti pada Constitutional Labor Review, Research, and Consulting, Muhammad Hafidz.

Hafidz juga mengatakan, bisa saja Disnakertrans dalam menerbitkan bukti pencatatan melebihi waktu tersebut, karena disebabkan belum adanya AD/ART atau belum terpenuhinya pemuatan asas Pancasila dan UUD 1945 di dalam AD/ART-nya, atau dibentuk oleh pekerja kurang dari 10 (sepuluh) orang jika itu serikat pekerja di tingkat perusahaan. Selain itu bisa juga tanpa disertai permohonan tertulis yang harus melampirkan daftar nama pembentuk, AD/ART, dan susunan nama pengurus.

“Adanya kesamaan nama dan lambang serikat pekerja juga dapat menjadi dasar bagi Disnakertrans untuk menangguhkan penerbitan bukti pencatatan,” terang Hafidz. Tetapi lanjut Hafidz mengatakan, penangguhan tersebut bukan berarti Disnakertrans berlaku pasif, tetapi sebaliknya harus aktif. Dengan kata lain, menurut Hafidz, Disnaker wajib memberitahukan secara tertulis penangguhan dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Jika dalam kurun waktu tersebut, Disnakertrans tidak juga menerbitkan atau membuat surat penangguhan nomor bukti pencatatan, maka Disnakertrans Kab. Serang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja, jelas Hafidz. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of