Type to search

Dituding Hanya Formalitas, Buruh Minta Hapus Pasal Anjuran

Share

Jakarta | Sejumlah buruh kembali menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/5). Salah seorang Pemohon, Muhammad Hafidz bersama salah satu Kuasa Hukumnya, Ahmad Zaeli Alfan, S.H., siang tadi secara resmi mendaftarkan Permohonan Hak Uji Materi (HUM) Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) itu.

Hafidz mempersoalkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI. Kedua pasal tersebut mengatur hal ihwal terbitnya anjuran sebagai kelanjutan dari tidak adanya kesepakatan antara pihak pekerja dengan pengusaha dalam menjalani proses penyelesaian perselisihan pada tingkat mediasi atau konsiliasi.

Dalam permohonan yang diregister di Kepaniteraan MK Nomor 1441/PAN.MK/V/2015 itu, anjuran mediator tidak pernah dikenal dalam ranah hukum perdata. Selain itu, anjuran dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya formalitas telah melalui tahapan penyelesaian sengketa hubungan industrial pada tingkat mediasi atau konsiliasi.

Permohonan yang diajukan oleh lima buruh tersebut, yaitu Muhammad Hafidz, Wahidin, Solihin, Herwan dan Yayat Sugara, mengkritik UU PPHI yang tidak membuka kemungkinan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) non permanen yang mempunyai kekuatan eksekusi. Sehingga proses mediasi atau konsiliasi dalam UU PPHI, yang merupakan bagian dari APS dan melahirkan anjuran tidaklah mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selain itu, menurut Hafidz, anjuran mediasi atau konsiliasi sesuai dengan UU PPHI, tidak mempunyai peran penting dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, justru yang dibutuhkan dari tidak adanya kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi, adalah risalah mediasi atau konsiliasi sebagai syarat formil untuk mengajukan gugatan ke PHI.

Dalam petitum permohonannya, Hafidz meminta MK untuk menyatakan konstitusional bersyarat (conditionaly constititional), ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, sepanjang frasa “anjuran”, dimaknai sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *