Type to search

Sekitar Kita

Dua Tahap Lagi, Kenaikan Upah 5 Tahun Sekali Diserahkan ke Presiden

Share

7DSC_5980Jakarta | Hingga Kamis (30/4), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Pengupahan telah memasuki masa harmonisasi, pembulatan dan pemantapan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RPP yang menjadi dasar bagi perusahaan-perusahaan untuk menentukan besaran upah dan hak yang harus diterima oleh para karyawannya, terus digodok Pemerintah. Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H., selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan secara berkelanjutan memimpin setiap rapat pembahasan RPP yang menjadi perbincangan hangat dalam setiap diskusi pimpinan buruh, seperti saat Presiden Jokowi menerima kehadiran sejumlah petinggi serikat pekerja, Selasa (28/4) di Istana Negara, Jakarta.

RPP menjadi pusat perhatian, karena diduga isinya adalah mengatur penyesuaian kenaikan upah 2-5 tahun sekali. Rapat koordinasi harmonisasi RPP Sistem Pengupahan yang dipimpin Eliza pada Selasa (14/4/2015) lalu, di Ruang Rapat Legiprudensi Lantai Dasar, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dihadiri oleh Kasubdit Harmonisasi Bidang Industri Perdagangan Riset dan Teknologi, Kepala seksi Industri Perdagangan Riset dan Teknologi I, Pegawai Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Perwakilan dari Sekretariat Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Tahap rapat koordinasi harmonisasi tersebut, menandai penetapan RPP menjadi PP oleh Presiden, sudah dekat untuk diundangkan. Penyerahan ke Presiden dilakukan setelah Eliza menyampaikan laporan penyelesaian pembahasan harmonisasi RPP ke Kemenkumham. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *