Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
449

Gugatan Ditolak Karena Keliru Dalam Menerapkan Pasal

Ilustrasi.

12sloetancomSidoarjo | Hendra Andrian Kotte dan Sugeng Prayoto menuntut PT Kline Mobaru Diamond Indonesia, untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dengan alasan telah diputuskan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. 

 

Terhadap tuntutan Hendra dan Sugeng sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 2015, perusahaan yang berada di Jalan Kesatrian No. 18 Buduran, Sidoarjo itu, menolak penerapan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagai alasan dalam perkara yang diajukan oleh kedua pekerja tersebut. 

 

Dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, menyebutkan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

 

PT Kline membantah jika dikatakan tutup, karena berdasarkan bukti Ijin Usaha Tetap IUT No.707/IT/Perhubungan/2005 tertanggal 02 Agustus 2005 yang berlaku selama 30 tahun sejak Juni 2003 s/d Mei 2033, dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas bernomor 09.03.1.52.39745 yang berlaku s/d tanggal 20 Juni 2018, masih operasional. Sehingga, tidak relevan jika kedua pekerja menggunakan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. 

 

Atas dalil bantahan perusahaan, PHI Surabaya dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Jihad Arkanuddin, Senin (4/5/2015) mengatakan, “bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo secara seksama ditemukan fakta berdasarkan bukti T-4, T-5 dan T-6 perusahaan Tergugat tidak tutup permanen, perusahaan Tergugat masih operasional”. 

 

Terhadap pertimbangan hukum demikian, maka PHI Surabaya dalam amar Putusan Nomor 2/G/2015/PHI.Sby, menolak gugatan Hendra Andrian Kotte dan Sugeng Prayoto untuk seluruhnya, karena tidak terbukti perusahaan melakukan PHK berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of