Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
600

Lock Out Illegal, PHI Hukum Perusahaan Pekerjakan Kembali Pekerja

Bandung | PT Rutraindo Perkasa Industri dihukum untuk mempekerjakan kembali Harta, dkk (28 orang), terhitung sejak Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung membacakan amar putusan, Selasa (3/2). Dalam putusannya, PHI Bandung menyatakan lock out (penutupan perusahaan) yang dilakukan selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 10-15 Oktober 2012, tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 148 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut PHI Bandung, perusahaan secara tiba-tiba mengumumkan lock out tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada serikat pekerja dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. Serta, lock out yang dilakukan perusahaan yang berada di Kawasan Hyundai Blok C-10, No. 1, Lippo Cikarang, Bekasi itu senyatanya bukan sebagai akibat gagalnya perundingan. 

Disebabkan lock out yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perusahaan juga dihukum untuk membayar upah selama lock out kepada Harta, dkk, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.10,2 juta. 

Akan tetapi, PHI Bandung menolak tuntutan uang paksa yang diajukan Harta, dkk. Dalam pertimbangan hukumnya, PHI Bandung berpendapat, bahwa penetapan uang paksa (dwangsom) hanya dapat diberikan apabila tidak ada tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang, demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 225 HIR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1978. 

Sedangkan Harta, dkk dalam gugatannya, mencantumkan tuntutan (petitum), agar PHI Bandung menghukum PT Rutraindo Perkasa Industri selaku Tergugat, untuk membayar upah yang belum dibayar selama perusahaan melakukan lock out terhitung sebesar Rp.16,3 juta.

 

Putusan Ultra Petita

Dalam petitumnya, Harta, dkk meminta agar Majelis Hakim PHI Bandung yang mengadili perkara gugatan yang diajukan tanggal 27 Agustus 2014 dengan registerasi perkara Nomor 139/G/2014/PHI.PN.Bdg, untuk menjatuhkan amar putusan : (i) mengabulkan gugatan; (ii) menyatakan Tergugat melakukan lock out tidak sah; (iii) menghukum Tergugat untuk membayar upah selama lock out; (iv) menghukum Tergugat membayar uang paksa; (v) menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu; (vi) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; dan (vii) petitum subsidair (pengganti) mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Terhadap petitum Harta, dkk, lalu PHI Bandung menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : (i) mengabulkan gugatan; (ii) menyatakan hubungan kerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; (iii) menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali; (iv) memerintahkan Penggugat untuk melapor siap bekerja kembali; (v) menghukum Tergugat untuk membayar upah lock out; dan (vi) menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. 

PHI Bandung dalam perkara yang diajukan Harta, dkk, telah menjatuhkan amar putusan yang tidak diminta (ultra petita) oleh Penggugat, yaitu pekerja Harta, dkk. Hal demikian, merupakan terobosan yang positif dalam mempraktekan asas cepat, tepat, murah dan adil. Sehingga dengan mengabulkan petitum subsidair Penggugat, merupakan sebagai salah satu jalan keluar yang efektif untuk memberikan keadilan bagi pekerja, yang belum banyak mendapatkan keadilan dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of