Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
297

LPSK Diminta Berperan Melindungi TKI Korban Perdagangan Orang

Jakarta | Rombongan Tenaga kerja Indonesia (TKI) Pelaut yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Senin (11/5) sore, menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang terletak di Gedung Proklamasi, Jakarta.

Kedatangan SPILN ke LPSK, salah satunya membahas terkait perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), yang kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2015.

SPILN yang diwakili Ketua Umumnya, Imam Ghozali berharap dalam RUU tersebut, LPSK mempunyai peran dalam perlindungan terhadap para calon TKI atau TKI yang terindikasi dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Kedepan LPSK harus bisa masuk ke daerah kantong-kantong TKI untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat, agar mengetahui tentang peran dan keberadaan LPSK,” papar Imam kepada buruhonline.com.

Selain itu, SPILN juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari LPSK, terkait dalam upaya LPSK memberikan bantuan fasilitas penuntutan hak atas restitusi/ganti rugi, terhadap korban (TPPO) di Pengadilan yang akhirnya dapat diterima oleh para korban ABK, yang ditelantarkan di Trinidad and Tobago pada 2012 silam.

SPILN juga meminta kepada LPSK, terkait sisa dari 56 ABK yang sudah mendapatkan hak restitusi, masih ada seratus lebih ABK yang dikirim oleh PT. Karltigo belum mendapatkan hak tersebut, agar bisa diperjuangkan oleh LPSK.

Kemudian, terkait perkara 41 ABK yang merupakan bagian dari 203 ABK, hingga detik ini kasusnya masih berjalan di tempat. Para ABK sudah melaporkan ke pihak kepolisian sejak 2013 silam, dan juga telah meminta LPSK untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus tersebut. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of