Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
359

Menolak Mutasi Antar Propinsi, Pekerja Gugat PHK

Bengkulu | Nurdian dan Ahmad Sandra menggugat pengakhiran hubungan kerja dengan perusahaan tempat kerjanya, lantaran rencana mutasi (pemindahan tugas) dari Provinsi Bengkulu ke Provinsi Jambi. 

Awalnya, kedua pekerja PT Purnawira Dharma Upaya itu tidak menolak pemindahan tugas. Karena keduanya dijanjikan oleh perusahaan yang berkedudukan di Desa Durian Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tersebut, akan diadakan kenaikan golongan jabatan dan perubahan sistem pengupahan. 

Namun, sejak bulan Juni 2013 hingga Agustus 2013, perusahaan tak kunjung merealisasikan janji tersebut. Sehingga, Nurdian dan Ahmad Sandra merubah keputusannya untuk tidak bersedia dimutasi. Sikap tersebut, membuat perusahaan memerintahkan keduanya untuk menunggu keputusan selanjutnya. Akan tetapi, hal itu-pun tidak ada kelanjutannya. 

Dengan tidak jelasnya kelanjutan hubungan kerja, keduanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu, setelah sebelumnya menempuh upaya perundingan bipartit dan mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan. 

Terhadap gugatan Nurdian dan Ahmad Sandra yang sewaktu bekerja ditempatkan sebagai operator alat berat, PHI Bengkulu dalam putusannya Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Bkl., tanggal 12 Agustus 2014, menolak seluruh tuntutan mereka yang meminta uang pesangon yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.95,5 juta. 

Namun demikian, putusan PHI Bengkulu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 12 Februari 2015, MA menilai PHI Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukum. Ketidak bersediaan Nurdian dan Ahmad Sandra untuk bekerja di Jambi karena menginginkan perubahan sistem pengupahan, dan selain ternyata perusahaan juga tidak pernah memanggil keduanya untuk bekerja di Jambi. 

Atas pertimbangan tersebut, MA menghukum PT Purnawira Dharma Upaya untuk membayar uang pesangon keduanya sebesar satu kali ketentuan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.32,8 juta. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of