Type to search

Sekitar Kita

Meski Dilempar Bom, Ketua DPC KEP Gresik Tetap Gelar Pelatihan Advokasi

Share

20150530_133940Surabaya | Lemparan bom, Selasa (12/5/2015) dini hari, dirumah Sunandar bukanlah sesuatu yang dapat membuat Ketua DPC Kimia Energi Pertambangan (KEP) KSPI Gresik, Jawa Timur itu menjadi gentar. Baginya jalan memperjuangkan buruh merupakan jihad terakhir yang dirinya lakukan, demikian dikatakan Sunandar, Sabtu (30/5) di Hotel Walan Syariah-Sidoarjo, Jawa Timur saat mengawali sambutan pembukaan Pelatihan Advokasi DPC KEP se-Jatim.

Nandar, begitulah sapaan akrabnya, justru menjadikan kejadian tersebut sebagai cambuk yang membuat dirinya bersama kawan-kawannya di DPC KEP Jatim, untuk terus menunjukkan eksistensinya, diantaranya dengan memberikan pelatihan hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) kepada anggota.

Menurut salah satu Narasumber dalam kegiatan tersebut, Iskandar Zulkarnaen yang juga sekaligus sebagai Pengurus DPP KEP, menilai keberadaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), tidak membuka kemungkinan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) non-permanen yang mempunyai kekuatan eksekusi. Sehingga, proses mediasi atau konsiliasi dalam UU PPHI, yang merupakan bagian dari APS dan melahirkan anjuran tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Lanjut Iskandar, anjuran mediasi atau konsiliasi sesuai dengan UU PPHI, tidak mempunyai peran penting dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasalnya, kata Iskandar, ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, justru yang dibutuhkan dari tidak adanya kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi, adalah risalah mediasi atau konsiliasi sebagai syarat formil untuk mengajukan gugatan ke PHI.

 “Pada prakteknya, tidak sedikit pengusaha yang justru berinisiatif membuat sengketa hubungan industrial, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, maka pekerja/buruh didorong atau terdorong mengajukan atau melayani pengajuan gugatan ke PHI,” kata Iskandar.

Selain itu, ujar Iskandar, ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI. Kedua pasal tersebut mengatur hal ihwal terbitnya anjuran sebagai kelanjutan dari tidak adanya kesepakatan antara pihak pekerja dengan pengusaha dalam menjalani proses penyelesaian perselisihan pada tingkat mediasi atau konsiliasi.

“Padahal, anjuran mediator tidak pernah dikenal dalam ranah hukum perdata. Selain itu, anjuran dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya formalitas telah melalui tahapan penyelesaian sengketa hubungan industrial pada tingkat mediasi atau konsiliasi,” tegasnya.

Karena itu, untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, harus melalui mekanisme gugatan kontentius sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 81 UU 2/2004, maka pekerja/buruh yang pendidikan hukumnya tidak cukup, acapkali justru berhadapan dengan keterbatasannya dalam membuat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. (***Djar)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *