Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
278

Pemerintah Didesak Benahi Tata Kelola Pengiriman TKI Pelaut

Jakarta | Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) mendesak pemerintah segera benahi tata kelola perijinan perusahaan pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor pelaut, khususnya pelaut perikanan, demikian tertulis dalam rilis yang diterima redaksi buruhonline, Sabtu (9/5) kemarin. 

Belum adanya kejelasan perijinan perusahaan pengirim tenaga kerja indonesia di sektor perikanan, membuat para pelaut perikanan tersebut kesulitan jika terjadi sengketa, baik sengketa antara pelaut dengan perusahaan kapal maupun antara pelaut dengan owner/majikan/pemilik kapal di luar negeri.  

Kejadian tersebut dialami oleh 203 Pelaut Perikanan asal Indonesia yang menjadi korban perbudakan di perairan samudera atlantik selama 2 sampai 3 tahun bekerja tidak digaji. Pada tahun 2012, mereka diketahui ditelantarkan kurang lebih satu mil dari pelabuhan chaghuarammas, Porth Of Spain Trinidad and Tobago, Negara Kepulauan Karibia dekat Veneuzuella Amerika Selatan. 163 orang diketahui diberangkatkan oleh PT. Karlwei Multi Global (KARLTIGO), dan sisanya diberangkatkan melalui PT. Bahana Samudera Atlantik (BSA), 203 Pelaut tersebut, terpisah di dua negara yaitu di Trinidad dan di Abidjan Afrika.  

Begitu miris ketika mereka dipulangkan oleh pemerintah tanpa gaji yang seharusnya menjadi hak para pelaut, pemerintah tidak bisa membantu untuk menuntut perusahaan owner di Taiwan, dengan alasan Indonesia dan Taiwan tidak ada hubungan diplomatik, adanya hanya hubungan dagang.  

Sengkarutnya perizinan perusahaan pengirim TKI Pelaut membuat para pelaut yang mengalami perselisihan dengan owner di luar negeri tidak bisa menuntut secara maksimal tanggung jawab dari perusahaan pengirim tersebut. Alhasil, para pelautlah yang menjadi korban, kebanyakan perusahaan pengirim hanya sebatas mengirimkan saja, namun jika terjadi masalah mereka tidak mau bertanggung jawab secara penuh karena yang menggaji adalah perusahaan di luar negeri.  

Kasus terbaru adalah, terlantarnya puluhan pelaut Indonesia di Angola, Afrika. mereka sudah bekerja dengan baik sesuai dengan kontrak Perjanjian Kerja Laut (PKL) selama dua tahun. Namun kenyataannya, setelah selesai kontrak mereka bukannya dipulangkan justru di tampung di kapal bekas dengan fasilitas buruk dan minim bahan makanan sampai ada yang over kontrak hingga 31 bulan. 

Alasan perusahaan pengirim di Indonesia adalah, itu semua sudah berdasarkan PKL, sistem penggajian delegasi. Artinya, di dalam PKL tertulis, gaji pelaut misalkan 300 dollar perbulan, separuh di bayar diatas japal ketika kapal sandar dan separuhnya lagi di bayar melalui dekegasi ke rekening keluarga via perusahaan pengirim di Indonesia.  

Yang sering terjadi di lapangan adalah, gaji para pelaut yang dijanjikan di bayar diatas kapal banyak yang tidak di bayar, ketika para pelaut mengadukan hal tersebut kepada pihak perusahaan pengirim di Indonesia, pihak perusahaan pengirim tidak segera mengambil sikap tegas untuk membantu menagihkannya kepada owner di luar negeri.  

Bicara perijinan, ketika suatu perusahaan yang bergerak dalam perekrutan dan penempatan pelaut, maka harus memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (ABK) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan. Namun, jika perusahaan tersebut mengirimkan para pelaut untuk bekerja di luar negeri, perusahaan tersebut juga harus memiliki Surat Ijin Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) dari Kementerian Ketenagakerjaan. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of