Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
478

Peraturan Perusahaan Belum Disahkan, Pekerja Tetap Berhak Pesangon

small_95boomeecoSidoarjo | Tindakan Achmad Roefe`i sebagai Quality Control yang menerima sejumlah uang dari sopir truck sebagai imbalan untuk tidak melakukan pemeriksaan muatan tangki truck yang berisi hasil produksi alkohol, terkait dengan apakah sudah terpenuhinya standard higienis dan kebersihan dari faktor kontaminan (pencemaran), merupakan tindakan yang fatal serta berpotensi merugikan konsumen. 

\

Alasan tersebut yang dijadikan dasar bagi PT Adikreasi Ekaprakarsa, yang beralamat di Jln. Berbek Industri V, No. 9, Waru, Sidoarjo itu, untuk memutuskan hubungan kerja Achmad terhitung sejak bulan Mei 2014. Tak terima dengan pengakhiran hubungan kerja tersebut, tanggal 9 Januari 2015 Achmad mendaftarkan surat gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya. 

 

Dalam petitumnya, Achmad meminta PHI Surabaya untuk mengabulkan gugatan atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan upah selama tidak dipekerjakan, yang seluruhnya sebesar Rp.87,4 juta. 

 

Namun, perusahaan dalam dalil jawaban gugatan menyatakan menolak tuntutan pembayaran uang pesangon, hal demikian merupakan kesengajaan yang dilakukan pekerja agar diputuskan hubungan kerja dengan mendapatkan uang pesangon, dengan mencari gara-gara dan setelah mendapat pesangon akan melenggang keluar dengan senyum simpul, betapa kacaunya jika ini terjadi. 

 

Terhadap hal demikian, PHI Surabaya dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 5/G/2015/PHI.Sby, berpendapat atas kesalahan pekerja sebagaimana telah disebutkan diatas, perusahaan tidak dapat serta merta melakukan PHK tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perusahaan. 

 

Sebab, menurut PHI Surabaya, Peraturan Perusahaan disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 Oktober 2014, sedangkan PHK terhadap Achmad Roefe`i terjadi pada bulan Mei 2014. Sehingga tidak tepat bagi pengusaha untuk melakukan PHK dengan mendasarkan pada Peraturan Perusahaan yang belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja. 

\r\n

Dengan demikian, PHI Surabaya menyimpulkan terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak Achmad Rofe`i sebagai kompensasi PHK, yaitu berupa pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, serta upah selama 6 (enam) bulan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.55,8 juta. 

 

“Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak Penggugat yaitu Uang Pesangon, Uang Perhargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses atau Upah selama Penggugat tidak dipekerjakan dengan jumlah total Rp.55.800.000,- (Lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah),” ucap Hakim Tugiyanto selaku Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, Senin (4/5/2015). (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of