Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
380

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak Tunduk Pada KUHPerdata

Banjarmasin | Ketentuan pengaturan syarat syahnya perjanjian kerja waktu tertentu, atau yang lebih dikenal dengan sistem kerja kontrak, diatur secara khusus dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, keberlakuan Pasal 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), musti dikesampingkan, demikian sesuai dengan asas hukum yang dianut dalam literatur hukum, yaitu lex specialis derogat legi generalis. 

Asas yang dapat bermakna, ketentuan peraturan perundangan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum itu, dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dalam memutus sengketa hubungan industrial, antara PT Insan Bonafide melawan Yuliani, dalam perkara pada tingkat kasasi Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2015, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Kamis (5/2) lalu. 

Mahkamah Agung berpendapat, ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tidak dapat berlaku dalam hal perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan, karena ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berlaku secara khusus. 

PT Insan Bonafide mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/PHI.G/ 2014/PN.BJM., tanggal 21 Oktober 2014, yang menyatakan perjanjian kontrak batal demi hukum dan menghukum perusahaan yang berkedudukan di Barito Hulu Nomor 28 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin  itu, untuk membayar uang kompensasi kepada Yuliani selaku istri dari Alm. M Fauzi, yang seluruhnya sebesar Rp.26 juta. 

Dalam alasan kasasinya, perusahaan menganggap adanya asas berkontrak/perjanjian dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas Kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Dengan adanya hal tersebut, seharusnya PHI Banjarmasin mempertimbangkan keberadaan kontrak/perjanjian tersebut, dan menyatakan hubungan kerja antara suami Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi putus demi hukum, terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, tanpa pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of