Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
310

PHI Bandung Hukum Perusahaan Terbitkan Surat Pengangkatan

Ilustrasi.

54surat pengangkatanBandung | “Memerintahkan Tergugat menerbitkan surat keputusan pengangkatan para Penggugat sebagai karyawan tetap terhitung adanya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat,” ucap Maringan Marpaung, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, membacakan amar putusan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, Selasa (17/3/2015) di ruang sidang PHI Bandung, Jawa Barat. 

Menurut Hakim Maringan, telah terbukti PT Global Meteri Industry dalam mempekerjakan Ferdi Irwansyah, dkk (16 orang), dengan perjanjian kerja harian lepas yang sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditetapkan ketentuan perundang-undangan, yaitu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, seperti yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004. 

PHI Bandung juga dalam putusannya Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, memerintahkan perusahaan yang berada di Jl. Raya Narogong, Pangkalan 1B, Bantar Gebang, Kota Bekasi itu, untuk selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan, untuk memanggil Ferdi dan kawan-kawan bekerja kembali ditempat semula. 

Terhadap putusan tersebut, Peneliti pada Constitutional Review, Reserach and Consulting, Muhammad Hafidz menyayangkan para Penggugat selaku pekerja tidak mengajukan tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya kasasi (uit voerbaar bij voorraad). Sebab menurut Hafidz, berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, PHK yang dilakukan sebelum adanya penetapan atau putusan PHI, berakibat pada batalnya PHK dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali. 

“Itu perintah Undang-Undang ada dalam Pasal 108 UU PPHI, sehingga Hakim sebagai petugas hukum, seyogyanya mengabulkan tuntutan itu,” jelas Hafidz. Menurut catatan yang ia miliki, PHI pernah menjatuhkan hukuman yang memerintahkan pengusaha untuk menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi, yaitu pada tahun 2006 antara Eti Neni, dkk (3 orang) melawan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of