Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.568

PHI Kesampingkan Nota Pengawasan Dinas Tenaga Kerja

Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)

9indonesialaborlawcomKarawang | Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Guruh Yanuar terhadap PT Fuji Spring Indonesia, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (3/3/2015) lalu.

Dalam perkara yang diregisterasi dengan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, Majelis Hakim PHI Bandung mengenyampingkan adanya Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, No. 566/5287/BPKK tanggal 22 Juli 2014. Nota tersebut menyatakan hubungan kerja yang diterapkan di perusahaan PT Fuji beralih statusnya dari perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap).

Sehingga dengan dasar Nota tersebut, Guruh Yanaur yang diputuskan hubungan kerjanya sejak tanggal 8 Juli 2014, dengan alasan perjanjian kontraknya telah berakhir, mengajukan tuntutan untuk dipekerjakan kembali, dan pembayaran upah selama tidak dipekerjakan, sebagaimana tertulis dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PHI Bandung tanggal 10 Nopember 2014.

Namun dalam pertimbangan hukumnya, PHI Bandung berpendapat, perusahaan ternyata telah mencatatkan perjanjian kerja kontraknya ke Dinas Tenaga Kerja, dan pada saat pendaftaran pencatatan perjanjian kerja, Dinas tidak melakukan penolakan dan tidak pula menyatakan perjanjian kerja tersebut melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

“Dengan demikian, Majelis Hakim telah menilai dan menyatakan pekerjaan PPIC adalah pekerjaan penunjang, sehingga patut dipekerjakan Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena itu dalil Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak,” ucap Hakim Maringan Marpaung membacakan pertimbangan hukum dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pihak.

Terhadap pendapat Majelis Hakim PHI Bandung tersebut, Peneliti Constitutional Labor Review, Research and Consulting, Muhammad Hafidz menilai pertimbangan hukum dalam putusan atas perkara tersebut, dapat berakibat buruk terhadap dunia ketenagakerjaan. Menurutnya, pencatatan perjanjian kerja bukan merupakan bentuk persetujuan yang menyatakan perjanjian tersebut telah sah. “Pencatatan itu adalah tindakan administrasi, bukan ijin atau persetujuan,” jelas Hafidz.

Hafidz menjelaskan, pencatatan perjanjian kerja kontrak itu diserahkan ke bagian Syarat-Syarat Kerja (Syaker) di tiap Dinas Tenaga Kerja, dan yang menilai apakah perjanjian kerja tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan atau tidak, adalah bagian Pengawasan Norma Ketenagakerjaan pada setiap Dinas, jelas Hafidz. (***Ys)

5
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
MA Anggap Perbedaan Pendapat Bukan Kekhilafan Hakim | Buruh OnlineDeddy AryBarkahMashur Saifudin Suhri Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Mashur Saifudin Suhri
Guest

Pada prakteknya pendaftaran PKWT oleh pengusha di disnaker, pasti akan diarahkan pada bagian Hubungan Industrial seksi Hubinsyaker.sesuai tupoksi yg ada dlm disnaker dan tidak serta merta melibatkan bagian seksi pengawas naker karena selama ini biasanya Pegawai Pengawas Naker akan melaksanakan tugasnya jika ada Srt Perintah dari atasanya Kadisnaker dan jika kemudian pkerja/buruh atau pun SP-SB melaporkan/mengadukan adanya pelanggaran adanya pelanggaran di bidang ketengakerjaan ( vide pasal 134-pasal 135 UU/13/2003 n UU/21/2000) pada pgwas naker maka dg adanya nota pemeriksaan maupun nota penetapan pengawas naker ADALAH BUKTI adanya putusan pejabat TUN yg bersifat mengikat dan final terhadap suatu pelanggaran uu ketangakerjaan… Read more »

Barkah
Guest

Saya aechoing tanggapan Pak Mashur.

Terima kasih.

Salam,
Barkah

Barkah
Guest

Saya echoing tanggapan Pak Mashur.

Terima kasih.

Salam,
Barkah

Deddy Ary
Guest
Deddy Ary

Salam Hormat Setelah membaca artikel ttg ketenagakerjaan pada Buruh Online, kami mohon bantuan pencerahan terkait dg masalah ketenagakerjaan yang menimpa kami. Kami adalah eks pekerja Bank BUMN dg jabatan Manajer di bagian kredit yg jenis pekerjaannya bersifat tetap & merupakan core business dibidang perbankan, yg mana wkt itu berstatus PKWT selama 1 th diperpanjang I untuk 1 th dan diperpanjang untuk kedua kali selama 1 bln. Sebagai upaya Bipartit, kami berkirim surat, akan tetapi tdk ada tanggapan. Sesuai anjuran dari Disnakertrans kami dipekerjakan kembali, akan tetapi anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen perusahaan. Akhirnya kami mengajukan gugatan ke PHI. Dalam… Read more »

trackback

[…] pendapat PHI Bandung yang mengenyampingkan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam kasus Guruh Yanuar dengan PT Fuji Spring Indonesia, mengenai status perjanjian […]