ad
Rabu, 17 Januari 2018

Related Articles

4 Comments

  1. 1

    Mashur Saifudin Suhri

    Pada prakteknya pendaftaran PKWT oleh pengusha di disnaker, pasti akan diarahkan pada bagian Hubungan Industrial seksi Hubinsyaker.sesuai tupoksi yg ada dlm disnaker dan tidak serta merta melibatkan bagian seksi pengawas naker karena selama ini biasanya Pegawai Pengawas Naker akan melaksanakan tugasnya jika ada Srt Perintah dari atasanya Kadisnaker dan jika kemudian pkerja/buruh atau pun SP-SB melaporkan/mengadukan adanya pelanggaran adanya pelanggaran di bidang ketengakerjaan ( vide pasal 134-pasal 135 UU/13/2003 n UU/21/2000) pada pgwas naker maka dg adanya nota pemeriksaan maupun nota penetapan pengawas naker ADALAH BUKTI adanya putusan pejabat TUN yg bersifat mengikat dan final terhadap suatu pelanggaran uu ketangakerjaan (vide pasal 170 uu/13/2003 n uu pgwsn perburuhan) …
    Keputusan majelis hakim pHi dg pertimbangan yg logikanya sangat ngwur…logikanya membiarkan pelanggaran yg ada krn sdh diketahui oleh disnaker…dan menyalahkan mengapa baru ada penindkan dg nota pemeriksaan maupun pnetapan pgws naker dan selanjutnya hakim justru membiarkan pelanggaran itu terus terjadi padahal hakim sdh tahu hukumnya… dan bukan kompetensi hakim PHI dalm menilai suatu putusan pejabt TUN

    Reply
    1. 1.1

      Barkah

      Saya aechoing tanggapan Pak Mashur.

      Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

      Reply
    2. 1.2

      Barkah

      Saya echoing tanggapan Pak Mashur.

      Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

      Reply
  2. 2

    Deddy Ary

    Salam Hormat

    Setelah membaca artikel ttg ketenagakerjaan pada Buruh Online, kami mohon bantuan pencerahan terkait dg masalah
    ketenagakerjaan yang menimpa kami.
    Kami adalah eks pekerja Bank BUMN dg jabatan Manajer di bagian kredit yg
    jenis pekerjaannya bersifat tetap & merupakan core business dibidang
    perbankan, yg mana wkt itu berstatus PKWT selama 1 th diperpanjang I untuk
    1 th dan diperpanjang untuk kedua kali selama 1 bln.
    Sebagai upaya Bipartit, kami berkirim surat, akan tetapi tdk ada tanggapan.
    Sesuai anjuran dari Disnakertrans kami dipekerjakan kembali, akan tetapi
    anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen perusahaan.
    Akhirnya kami mengajukan gugatan ke PHI. Dalam amar putusan PHI menolak
    gugatan kami karena sesuai putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, dalam pengajuan
    gugatan kami tidak ada nota pengawasan PPK dan tidak ada Pengesahan dari
    Pengadilan Negeri.
    Padahal menurut penilaian & analisa kami pihak Manajemen telah melanggar
    smua ketentuan sesuai Pasal 59 ayat (7) UU No.13 thn.2003, yang mana sudah
    kami sampaikan pada memori kasasi ke MA yg masih belum mendapat putusan
    hingga saat ini.

    Mohon petunjuk serta atas pencerahannya, diucapkan
    terima kasih.

    Hormat kami,

    Deddy Aryanto

    REPLY

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2014-2017 PT. Fidzkarana Cipta Media All Rights Reserved buruh-online.com