Type to search

Jaminan Sosial

PHI Kesampingkan Nota Pengawasan Dinas Tenaga Kerja

Share

9indonesialaborlawcomKarawang | Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Guruh Yanuar terhadap PT Fuji Spring Indonesia, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (3/3/2015) lalu.

Dalam perkara yang diregisterasi dengan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, Majelis Hakim PHI Bandung mengenyampingkan adanya Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, No. 566/5287/BPKK tanggal 22 Juli 2014. Nota tersebut menyatakan hubungan kerja yang diterapkan di perusahaan PT Fuji beralih statusnya dari perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap).

Sehingga dengan dasar Nota tersebut, Guruh Yanaur yang diputuskan hubungan kerjanya sejak tanggal 8 Juli 2014, dengan alasan perjanjian kontraknya telah berakhir, mengajukan tuntutan untuk dipekerjakan kembali, dan pembayaran upah selama tidak dipekerjakan, sebagaimana tertulis dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PHI Bandung tanggal 10 Nopember 2014.

Namun dalam pertimbangan hukumnya, PHI Bandung berpendapat, perusahaan ternyata telah mencatatkan perjanjian kerja kontraknya ke Dinas Tenaga Kerja, dan pada saat pendaftaran pencatatan perjanjian kerja, Dinas tidak melakukan penolakan dan tidak pula menyatakan perjanjian kerja tersebut melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

“Dengan demikian, Majelis Hakim telah menilai dan menyatakan pekerjaan PPIC adalah pekerjaan penunjang, sehingga patut dipekerjakan Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena itu dalil Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak,” ucap Hakim Maringan Marpaung membacakan pertimbangan hukum dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pihak.

Terhadap pendapat Majelis Hakim PHI Bandung tersebut, Peneliti Constitutional Labor Review, Research and Consulting, Muhammad Hafidz menilai pertimbangan hukum dalam putusan atas perkara tersebut, dapat berakibat buruk terhadap dunia ketenagakerjaan. Menurutnya, pencatatan perjanjian kerja bukan merupakan bentuk persetujuan yang menyatakan perjanjian tersebut telah sah. “Pencatatan itu adalah tindakan administrasi, bukan ijin atau persetujuan,” jelas Hafidz.

Hafidz menjelaskan, pencatatan perjanjian kerja kontrak itu diserahkan ke bagian Syarat-Syarat Kerja (Syaker) di tiap Dinas Tenaga Kerja, dan yang menilai apakah perjanjian kerja tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan atau tidak, adalah bagian Pengawasan Norma Ketenagakerjaan pada setiap Dinas, jelas Hafidz. (***Ys)

Tags:

5 Comments

  1. Mashur Saifudin Suhri 3 Juni 2015

    Pada prakteknya pendaftaran PKWT oleh pengusha di disnaker, pasti akan diarahkan pada bagian Hubungan Industrial seksi Hubinsyaker.sesuai tupoksi yg ada dlm disnaker dan tidak serta merta melibatkan bagian seksi pengawas naker karena selama ini biasanya Pegawai Pengawas Naker akan melaksanakan tugasnya jika ada Srt Perintah dari atasanya Kadisnaker dan jika kemudian pkerja/buruh atau pun SP-SB melaporkan/mengadukan adanya pelanggaran adanya pelanggaran di bidang ketengakerjaan ( vide pasal 134-pasal 135 UU/13/2003 n UU/21/2000) pada pgwas naker maka dg adanya nota pemeriksaan maupun nota penetapan pengawas naker ADALAH BUKTI adanya putusan pejabat TUN yg bersifat mengikat dan final terhadap suatu pelanggaran uu ketangakerjaan (vide pasal 170 uu/13/2003 n uu pgwsn perburuhan) …
    Keputusan majelis hakim pHi dg pertimbangan yg logikanya sangat ngwur…logikanya membiarkan pelanggaran yg ada krn sdh diketahui oleh disnaker…dan menyalahkan mengapa baru ada penindkan dg nota pemeriksaan maupun pnetapan pgws naker dan selanjutnya hakim justru membiarkan pelanggaran itu terus terjadi padahal hakim sdh tahu hukumnya… dan bukan kompetensi hakim PHI dalm menilai suatu putusan pejabt TUN

    Balas
    1. Barkah 10 Maret 2016

      Saya aechoing tanggapan Pak Mashur.

      Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

    2. Barkah 10 Maret 2016

      Saya echoing tanggapan Pak Mashur.

      Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

  2. Deddy Ary 22 April 2017

    Salam Hormat

    Setelah membaca artikel ttg ketenagakerjaan pada Buruh Online, kami mohon bantuan pencerahan terkait dg masalah
    ketenagakerjaan yang menimpa kami.
    Kami adalah eks pekerja Bank BUMN dg jabatan Manajer di bagian kredit yg
    jenis pekerjaannya bersifat tetap & merupakan core business dibidang
    perbankan, yg mana wkt itu berstatus PKWT selama 1 th diperpanjang I untuk
    1 th dan diperpanjang untuk kedua kali selama 1 bln.
    Sebagai upaya Bipartit, kami berkirim surat, akan tetapi tdk ada tanggapan.
    Sesuai anjuran dari Disnakertrans kami dipekerjakan kembali, akan tetapi
    anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen perusahaan.
    Akhirnya kami mengajukan gugatan ke PHI. Dalam amar putusan PHI menolak
    gugatan kami karena sesuai putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, dalam pengajuan
    gugatan kami tidak ada nota pengawasan PPK dan tidak ada Pengesahan dari
    Pengadilan Negeri.
    Padahal menurut penilaian & analisa kami pihak Manajemen telah melanggar
    smua ketentuan sesuai Pasal 59 ayat (7) UU No.13 thn.2003, yang mana sudah
    kami sampaikan pada memori kasasi ke MA yg masih belum mendapat putusan
    hingga saat ini.

    Mohon petunjuk serta atas pencerahannya, diucapkan
    terima kasih.

    Hormat kami,

    Deddy Aryanto

    REPLY

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *