Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
629

PHI: Mediator Bogor Lampaui Kewenangannya Atas Kasus PT UPATI

Ilustrasi.

small_41jugeBogor | Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, menilai Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, telah melampaui kewenangannya dalam upaya menyelesaikan kasus di PT UPATI.

Penilaian tersebut termuat dalam pertimbangan hukum Putusan PHI Bandung Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, Pegawai Mediator tidak berwenang dalam menentukan upah yang sudah di atas upah minimum. Karena penentuan upah tersebut harus dirundingkan antara pekerja dengan pengusaha pada saat ia masuk bekerja, bukan melalui penetapan berupa anjuran dari pihak ketiga, pada saat terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Pegawai Mediator juga dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, karena memberikan pertimbangan dalam anjurannya dengan merubah atau menentukan besaran gaji seseorang atas kehendak seseorang, saat terjadi pemutusan hubungan kerja, yang besaran upahnya setidak-tidaknya telah sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

Persoalan di atas bermula dari terbitnya surat Anjuran Nomor : 565/7105/HI.Syaker/ 2014 tanggal 06 Oktober 2014, yang ditanda-tangani oleh Nuradi, selaku Kepala Dinsosnakertrans Kab. Bogor, sebagai upaya penyelesaian perselisihan PHK melalui mediasi, yang dimohonkan oleh Drs. Martin Pangamanan terhadap PT UPATI, yang berkedudukan di Desa Cimandala, Bogor.

Martin yang bekerja sebagai HRD, diputuskan hubungan kerjanya sejak bulan Mei 2014 dikarena perusahaan tempat bekerjanya tak lagi beroperasi (tutup). Selama bekerja hampir 21 (dua puluh satu) tahun, Martin diberikan upah terakhir pada tahun 2014, rata-rata terakhir sebesar Rp.2,4 juta perbulan.

Besaran upah tersebut, menurut Martin tidaklah sesuai dengan beban kerja dan jasa-jasanya terhadap perusahaan. Atas pertimbangan demikian, Pegawai Mediator menetapkan upah yang seharusnya diterima Martin adalah sebesar Rp.5,8 juta perbulan. Hal inilah yang menurut Majelis Hakim PHI Bandung, merupakan tindakan Pegawai Mediator yang telah melampaui kewenangannya, dan merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Terhadap PHK yang dialami Martin, menurut PHI Bandung, karena penentuan besaran upah telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp.2,4 juta perbulan. Maka dasar perhitungan sebagai pemberian uang pesangon yang telah diberikan perusahaan pada tanggal 9 Mei 2014, adalah telah tepat, dan Martin tidak lagi dapat mengajukan gugatan kekurangan uang pesangon dalam perkara tersebut.

“Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,” ucap Wasdi Permana, SH., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan Rabu (15/4) dalam sidang terbuka untuk umum, diruang sidang PHI Bandung. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of