Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
584

PHI Nyatakan Jabatan HRD Tidak Dapat Diperjanjikan Kontrak

Ilustrasi. (gambar: intisari-online.com)

78intisari-onlinecomBandung | Gugatan pesangon Dedek Sapta Linda Murdianingsih yang bekerja dengan jabatan HRD terhadap PT Lee Max Industrial, Rabu (29/4) dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam pertimbangan hukumnya, PHI Bandung menyatakan jabatan HRD, adalah merupakan jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus (bersifat tetap), sehingga tidak dapat diperjanjikan dengan perjanjian waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karenanya, hubungan kerja antara perusahaan dengan Dedek, demi hukum adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap), terhitung sejak awal bekerja yaitu tanggal 21 November 2013.

Dedek terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja yang terletak di Jl. Akasia 2, Blok AE, No. 49A, Kawasan Industri Delta Silikon I, Cikarang Selatan, Bekasi itu, karena terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014, tidak lagi diperbolehkan masuk bekerja.

Dalam surat gugatan yang diajukan tanggal 10 Desember 2014, Dedek menuntut perusahaannya untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Dedek juga meminta agar PHI Bandung menghukum perusahaan untuk membayar upah dilarang bekerja selama 9 (sembilan) bulan, dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014. Selama pemeriksaan persidangan, pihak perusahaan tidak pernah hadir, meskipun PHI Bandung telah melayangkan panggilan tanggal 28 Januari 2015, 25 Februari 2015, dan 11 Maret 2015.

Oleh karena pihak perusahaan tidak pernah hadir, maka PHI Bandung dalam putusannya Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang kompensasi PHK sebesar Rp.6,1 juta. Sedangkan terhadap tuntutan upah dan THR ditolak oleh Majelis Hakim, karena Dedek tidak melakukan pekerjaan. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of