Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
510

PHK Akibat Mutasi Tidak Sah, PHI Hukum Pekerjakan Kembali

Ilustrasi.

70mutasiKotawaringin Barat | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, menyatakan tidak sah mutasi dari bagian Shipping ke bagian Security yang dilakukan oleh PT Sinar Alam Permai terhadap Yuda Armada. Demikian pula, pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 28 Februari 2014 akibat penolakan mutasi yang dilakukan oleh Yuda menjadi tidak sah menurut hukum. 

 

PHI Palangka Raya dalam putusannya Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plk, berkesimpulan bahwa didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 13, yang mengatur diantaranya setiap mutasi harus terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pekerja dan atasannya, serta diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum berlakunya masa mutasi. 

 

Akan tetapi, perusahaan tidak dapat membuktikan adanya pemberitahuan tertulis sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Mutasi. Sehingga menurut Majelis Hakim PHI Palangka Raya, mutasi yang dilakukan perusahaan telah tidak memenuhi prosedur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. 

\r\n

“Bahwa karena mutasi tidak sah menurut hukum maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah menurut hukum,” ujar Hakim Erwantoni selaku Ketua Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, Selasa (24/3/2015) di ruang sidang PHI Palangka Raya, yang dihadiri oleh pihak pekerja dan pihak perusahaan. 

 

Dengan demikian, Majelis Hakim memerintahkan kepada perusahaan yang berlokasi di Jalan Pelabuhan CPO Tanjung Kalap, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 009/SK/SAP-PGA/II/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Yuda Armada, dan memerintahkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat ke bagian semula, yaitu bagian Shipping. 

 

Namun demikian, tuntutan Yuda terhadap upah selama tidak dipekerjakan akibat PHK sejak tanggal 28 Februari 2014, tidak dikabulkan. PHI beralasan, bahwa selama proses perkara berlangsung Yuda tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, sehingga Yuda tidak berhak untuk mendapatkan upahnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of