Type to search

Berita

Salinan Putusan PHI Tak Kunjung Diberikan, Kasasi Pekerja Ditolak

Share

396-alasan-karyawan-dipecat-717Pekanbaru | Kewajiban Panitera Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memberikan salinan putusan kepada para pihak, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan oleh Panitera Muda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, kerap tidak dijalankan bahkan nyaris tidak pernah dilakukan.

Demikian salah satu alasan Aidil Franto selaku pekerja PT Wahana Ottomitra Multiartha, dalam Memori Kasasi yang dirinya ajukan ke Mahkamah Agung pada 5 November 2014. Aidil mengaku kesulitan dalam menyusun dalil pertimbangan kasasinya, atas putusan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menolak gugatannya.

PHI Pekanbaru hanya memerintahkan perusahaan yang berada di Jl. Tuanku Tambusai 790 AB, Pekanbaru itu, untuk membayar uang pisah sebesar Rp.3,3 juta kepada Aidil yang telah bekerja selama lebih dari 6 tahun tersebut, seperti tertuang dalam amar Putusan PHI Pekanbaru Nomor 32/G/2014/PHI.Pbr tanggal 17 Oktober 2014.

Aidil dianggap terbukti bersalah melakukan tindakan indisipliener berupa mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut pada bulan Mei 2013. Sehingga Aidil diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2013.

Putusan PHI-pun diperkuat oleh MA. Dalam putusannya Nomor 98 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Maret 2015, MA menilai Aidil patut diputuskan hubungan kerja dengan alasan kualifikasi mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari, dan telah pula dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (***Hz)

1 Comment

  1. yanto 11 Februari 2016

    memang harusnya ada tindakan dan sanksi yg tegas dari pimpinan lembaga pengadilan ini jangan terkesan tidak tersupervisi atau terkesan adanya pembiaran, saya juga mengalami hal ini bahkan lebih parah di P N jak pus dlm perkara PHI juga . saat itu panitera ber inisial LH bahkan minta ongkos ini itu ongkos ketik lah ongkos kirim lah ( pungli ? ) , karena saya g punya uang maklum hbis di phk n g ada penghasilan dan saya bisa menerima putusan tsb karena saya yg diposisi dimenangkan y saya biarin aja n pasrah sampai akhirnya 1 bulan lebih salinan baru di kirim ke lawan.

    semoga menkumham dan pimpinan lembaga peradilan dapat menerapkan peradilan yang bersih dan adil serta berhasil memberantas pungli di lingkungannya.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *