Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
322

SPILN Harap Sengketa ABK Bisa Dibawa ke PHI

Jakarta | Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), terus disuarakan oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN).

Serikat yang kini fokus dalam upaya pendampingan sengketa TKI Pelaut itu, menyesalkan pengaturan penyelesaian sengketa TKI, hanya melalui mekanisme musyawarah dan mediasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Jika kedua jalan tersebut tidak mencapai kata mufakat, maka upaya selanjutnya tidak ada dan tidak atur secara tegas dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri.

Seperti dikutip penyataan dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementrian Ketenagakerjaan (Dirjen Binapenta Kemnaker), Reyna Usman dalam siaran persnya, Minggu (3/5) kemarin, menjelaskan, saat ini ada 33 PPTKIS sektor perikanan, di mana enam diantaranya memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan 27 perusahaan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum SPILN Imam Syafi`i menilai, telah terjadi kekeliruan pemberian izin SIUPAL yang seharusnya adalah SIUPAK. Karena dengan SIUPAK mekanisme izin perusahaan maupun tata cara penempatan dan perekrutan calon pelaut, serta sanksi bagi perusahaan jika melanggar sampai asuransi untuk pelaut hingga tanggung jawab perusahaan pengirim apabila terjadi perselisihan, maka bisa diselesaikan baik dengan cara musyawarah, dan jika tidak selesai bisa dibawa ke pengadilan hubungan industrial berdasarkan dokumen perjanjian kerja laut (PKL) yang ada di dalam peraturan tersebut. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of