Type to search

Berita

Surat Gugatan Tak Cantumkan Titel PT, Gugatan Tidak Diterima

Share

1phkSurabaya | Gugatan R Joko S Nugroho, SH, terhadap Pengusaha BPR Toeloeng Redjo Dasa Nusantara, yang berada di Jalan Ahmad Yani No.2, Pare, Kabupaten Kediri, kandas di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusannya, Rabu (29/4/2015) PHI Surabaya menyatakan gugatan Joko tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). 

 

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Wahyono, berpendapat oleh karena penyusunan surat gugatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv, maka syarat formil yang salah satunya adalah menyebutkan identitas para pihak harus terpenuhi. “Penyebutan identitas/subyek gugatan para pihak secara jelas adalah syarat formal keabsahan suatu surat gugatan, karena dengan tidak jelasnya identitas/subyek gugatan para pihak akan berakibat putusan tidak bisa dilaksanakan,” ujar Hakim Wahyono. 

 

Setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan yang didaftarkan Joko melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Desember 2014, tertulis identitas Tergugat adalah Pengusaha BPR Toeloeng Redjo Dasa Nusantara. Padahal dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Joko, ternyata terdapat kartu identitas pegawai, dan surat menyurat yang antara lain dibuat dengan menggunakan kop surat serta stempel perusahaan, yang menunjukkan jika Tergugat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 

 

“Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penyebutan subyek gugatan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,” ungkap Hakim Wahyono membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 132/G/2014/PHI.Sby. 

 

Sebelumnya, Joko keberatan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha pada tanggal 25 Februari 2013. Perusahaan beralasan, bahwa Joko telah diberikan Surat Peringatan pada tanggal 25 Juni 2009, dan 16 Februari 2011. Namun, menurut Joko, terhadap Surat Peringatan tersebut, seharusnya sudah daluwarsa, karena masa keberlakuan Surat Peringatan adalah paling lama 6 (enam) bulan. Sehingga, terhadap PHK yang dilakukan perusahaan, Joko mengajukan tuntutan dipekerjakan kembali, dan membayar haknya atas upah sejak bulan Maret 2013 hingga Desember 2014. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *