Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
171

Tak Ada PB, PHI Anggap Sah Pembayaran Pesangon Via Transfer

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Wira Hadi Kusuma dengan PT D&D Packaging Indonesia, terhitung sejak tanggal 14 November 2013. Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Selasa (28/4) di Gedung PHI Bandung, Jawa Barat. 

Terhadap keabsahan PHK yang dilakukan perusahaan, PHI Bandung membenarkan pembayaran pesangon melalui transfer ke account Bank milik Wira pada tanggal 15 November 2013, sebesar lebih dari Rp.47,3 juta, yang merupakan hasil dari perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 

Wira di-PHK oleh perusahaan yang berada di Delta Silicone Industrial Park, Jalan Angsana Raya A2 No.2 Lippo Cikarang, Bekasi tersebut, lantaran pada tanggal 31 Oktober 2013 Wira telah merokok ditempat yang dilarang keras untuk melakukan aktifitas merokok. Sehingga, dengan pelanggaran tersebut, dan ternyata pula Wira masih dalam masa menjalani Peringatan III, maka perusahaan mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan. 

Kendati demikian, menurut Peneliti pada Constitutional Review, Research and Consulting, Muhammad Hafidz, Putusan PHI Bandung tersebut setidaknya telah menabrak 2 (dua) Pasal dalam UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hafidz mengatakan, berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, niat PHK yang dilakukan oleh perusahaan terlebih dahulu wajib melalui tahapan perundingan bipartit, yaitu musyawarah antara pekerja dengan pengusaha. 

Lebih lanjut Hafidz menyampaikan, apabila tercapai kesepakatan penyelesaian dalam musyawarah bipartit tersebut, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditanda-tangani oleh para pihak dan didaftarkan ke PHI setempat. Terhadap perkara yang diajukan ke PHI Bandung dengan register Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2015, tidak ada satupun bukti penyelesaian melalui musyawarah berupa Perjanjian Bersama untuk mengakhiri hubungan kerja kedua belah pihak dan menyepakati nilai kompensasi sebagai akibat dari PHK, baik dari Pihak Pekerja selaku Penggugat maupun Pihak Pengusaha selaku Tergugat. 

“Dengan belum adanya Perjanjian Bersama, maka segala pembayaran uang pesangon terkecuali upah selama tidak dipekerjakan, harus menjadi batal atau setidak-tidaknya dibatalkan,” jelas Hafidz. (***Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of