Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
376

Tak Diberi Sanksi Saat Tidak Bekerja, MA Anggap Tak Ada Unsur Perintah

small_41jugePangkal Pinang | Meskipun tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Mahkamah Agung (MA) tetap menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rumani dan Rohina. Keduanya menggugat PT Sawindo Kencana ke PHI Pangkalpinang, karena tidak lagi bekerja seperti biasa sejak bulan Agustus 2012.

MA beralasan, walaupun PHI Pangkalpinang telah salah dalam mendasarkan alas hukum dalam menyatakan gugatan Rumani dan Rohina ditolak. Tetapi MA menilai, hubungan hukum antara kedua pekerja dengan perusahaan yang berada di Jl. Panglima Angin, No. 1, Bangka Barat, Pangkalpinang itu, bukanlah hubungan kerja yang harus memenuhi unsur upah, pekerjaan dan perintah.

Dalam Putusannya Nomor 20 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 24 Februari 2015, MA mendasarkan amar putusannya pada keterangan keterangan dua orang saksi, yaitu Senai dan Sumaini, yang menerangkan tidak adanya keharusan kedua pekerja untuk masuk kerja, dan senyatanya apabila kedua pekerja tidak masuk kerja, tidak diberi sanksi apapun oleh perusahaan, sebagaimana umumnya dalam suatu hubungan kerja. Hal tersebut menurut Majelis Hakim Kasasi, menunjukkan sebagai bentuk tidak adanya unsur “perintah”, sebagaimana seharusnya suatu hubungan kerja dalam hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha.

Sebelumnya, PHI Pangkalpinang dalam putusannya Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pgp tanggal 23 Oktober 2014, menolak gugatan Rumani dan Rohina yang menuntut PT Sawindo membayar uang kompensasi pessangon sebesar Rp.147,6 juta. Karena gugatan kedua pekerja tersebut diajukan setelah lebih dari 2 (dua) tahun sejak tidak bekerja, sehingga dianggap telah kadaluarsa. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of