Type to search

Berita

Tidak Dapat Membuktikan Masa Kerja, MA Ikut Menolak Gugatan

Share

39tenagasosialcomJakarta | Surat pernyataan terkait dengan waktu masuk kerja seorang pekerja, dinilai Mahkamah Agung (MA) tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan masa kerja pekerja tersebut. Demikian, pertimbangan hukum dalam putusan pada tingkat kasasi, antara Dian Rachmayanti, dkk (65 orang) selaku Pemohon Kasasi melawan PT Primajaya Pantes Garment. 

\r\n

Sebaliknya, menurut MA, perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Semanan, No. 27, KM. 16, Kalideres, Jakarta Barat, dapat membuktikan hubungan kerja yang pernah diikatkan dengan Dian bersama teman-temannya, adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), dan dilakukan dengan jeda waktu dalam perpanjangan kontrak terakhirnya. 

Dengan pertimbangan tersebut, Kamis (12/2/2015) MA memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diregister dengan perkara Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tersebut, dengan amar menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Dian Rachmayanti, dkk, yang diwakili oleh Sabenih, S.H. 

Sebelumnya, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-pun dalam putusannya Nomor 04/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2014, telah menolak gugatan Dian dan kawan-kawan untuk seluruhnya. 

Dalam gugatannya, Dian mengajukan tuntutan pembayaran uang kompensasi pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, beserta upah selama tidak dipekerjakan selama 6 (enam) bulan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.3,5 Miliar. 

Dian beserta kawan-kawannya, tak terima diputuskan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan masa kontrak telah selesai sepanjang bulan September 2013. Padahal masa kerja mereka terhitung selama 3 – 12 tahun, tulis Dian dalam surat gugatannya. Kendati begitu, ternyata Dian dkk tidak mampu membuktikan lamanya masa kerja, sehingga PHI Jakarta Pusat dan MA menolak tuntutan yang diajukannya. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *