Type to search

Buruh Migran

TKI Pelaut Tidak Digaji, Malah Dituntut Ganti Rugi Tiket

Share

85mata-uang-rupiahJakarta | Mediasi antara Rudi Hartono selaku TKI Pelaut dengan PT Lakemba Perkasa Bahari selaku perusahaan pengirim, mengalami deadlock. Mediasi yang di fasilitasi Badan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu, di gelar Rabu (13/5) siang tadi di Ruang Mediasi Crisis Center, Jakarta dan tidak menghasilkan kesepakatan. 

Rudi sudah bekerja selama 11 bulan, namun tidak mendapatkan haknya ketika mereka pulang ke tanah air. Kini, justru mereka dituntut balik oleh pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi, atas tiket kepulangan mereka sebesar U$D 1600 perorang.

Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) sebagai serikat yang mendampingi Rudi menganggap, pihak perusahaan sudah merugikan pihak TKI Pelaut selaku korban. Pasalnya, kelima teman korban dipekerjakan selama kurang lebih 11 bulan di perairan Fiji, Negara kepulauan di selatan Samudera Pasifik dengan jam kerja yang tidak teratur. 

“Lebih dari 18 jam perharinya kami dipekerjakan diatas kapal untuk memancing ikan Tuna,papar Rudi Hartono. Lanjutnya, dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), gaji perbulan U$D 300, dengan rincian U$D 50 perbulan dibayarkan diatas kapal ketika kapal sandar, U$D 150 dibayarkan melalui transfer ke rekening PT Lakemba Perkasa Bahari, yang kemudian dikirim ke rekening keluarga di Indonesia, dan U$D 100 disimpan di kantor PT Lakemba Perkasa Bahari ,dan bisa diambil pada saat sudah menyelesaikan kontrak (finish contract) selama 2 (dua) tahun sesuai dengan PKL. 

Namun pada faktanya, kami tidak menerima gaji yang dijanjikan diatas kapal ketika kami sandar. Itulah yang menyebkan kami minta pulang.“Bagaimana kami mau bertahan selama 2 tahun, jika setiap kami sandar kami tidak dibayar gaji yang dijanjikan. Lebih baik kami minta pulang saja, karena tidak sesuai dengan isi dari PKL,tegas Harmoko, teman skeerja Rudi.

Dari hasil mediasi di BNP2TKI, SPILN berencana mendatangi Kementrian Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan izin dari PT Lakemba Perkasa Bahari, apakah telah memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Perhubungan. Jika ternyata PT Lakemba Perkasa Bahari tidak melakukan usahanya dengan sesuai aturan, maka SPILN akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecam Imam. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *