Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.153

Tuntutan Dwangsom Tidak Dikabulkan Jika Menuntut Uang Pesangon

Palembang | PT Poly Agro Mandiri, Rabu (7/1/2015) lalu dibebaskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, dari tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5 juta perhari, yang diajukan oleh Supriyadi, dkk (7 orang). 

Supriyadi, dkk yang telah bekerja selama 14-19 tahun, mengajukan gugatan di Kepaniteraan PHI Palembang pada tanggal 27 Oktober 2014, karena dirinya diputuskan hubungan secara sepihak sejak tanggal 12 April 2014, dengan alasan perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terakhir, dan hanya bersedia membayar uang pesangon sebesar 5 (lima) bulan gaji. 

Dalam petitumnya, Supriyadi, dkk menuntut perusahaan yang berkedudukan di Jalan Siaran No.590, Sako Kenten, Palembang itu, untuk membayar uang pesangon yang secara keseluruhan sebesar Rp.700 juta, menetapkan sita jaminan terhadap 4 (empat) unit mobil dan tanah, serta uang paksa. 

Terhadap tuntutan Supriyadi, dkk, Majelis Hakim PHI Gorontalo berpendapat, bahwa berdasarkan Buku ke II, RV Pasal 60A, menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim tidak mengandung hukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran sejumlah uang dan uang tersebut dinamakan uang paksa. 

Namun oleh karena gugatan Supriyadi, dkk berupa pembayaran sejumlah uang pesangon, maka berdasakan pasal tersebut tidak dapat diberikan, dengan demikian tuntutan yang meminta agar perusahaan dihukum membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan, haruslah ditolak. 

Namun dalam pertimbangan hukum lainnya, tuntutan Supriyadi, dkk terhadap pembayaran uang pesangon sebesar Rp.700 juta dikabulkan seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat, PT Poly Agro Mandiri tidak dapat membuktikan alasan pemutusan hubungan kerja karena merugi selama 2 (dua) tahun, yang dinyatakan dalam sebuah hasil audit dari akuntan publik. Atas keadaan demikian, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja, dan berkewajiban untuk memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of