Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
661

Bukan PHK Karena Ditahan dan Mengundurkan Diri, MA: Gugatan Daluarsa

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Bali | Meskipun telah diputuskan hubungan kerja sejak 31 Maret 2012 dan mendapatkan uang pesangon dari PT Great Dividing Range Utama, tetapi I Wayan Suarta tetap melakukan pekerjaan seperti biasa di Canggu Club dan diberikan upahnya dari PT Bali Mitra International, hingga pada bulan Agustus 2013 sudah tidak lagi mendapatkan upah karena terjadi pergantian kepemilikan perusahaan. Atas PHK tersebut, pada 24 April 2014, Wayan menggugat PT Bali Mitra International ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam gugatannya, Wayan menuntut perusahaan tempatnya bekerja untuk yang kedua kalinya itu, dinyatakan bersalah karena melakukan PHK secara sepihak, dan meminta PHI Denpasar untuk menghukum perusahaan membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantin hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Terhadap tuntutan Wayan, PHI Denpasar dalam putusannya Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Dps tanggal 15 Agustus 2014, menyatakan putus hubungan kerja keduanya terhitung sejak bulan April 2014, dan menghukum perusahaan yang beralamat di Jl. Subak Sari, BR. Tegal Gundul, Desa Tebubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung – Bali tersebut, untuk membayar hak-hak Wayan sebesar Rp.90,5 juta.

Atas Putusan PHI Denpasar, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 29 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/G/2014/PHI.PN.DPS. yang disertai dengan memori kasasi tanggal 08 September 2014.

MA memandang alasan kasasi perusahaan dapat dibenarkan, dan PHI Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 18 Maret 2015, MA berpendapat gugatan I Wayan Suarta tanggal 24 April 2014 telah kadaluarsa, karena terjadinya PHK pada tanggal 31 Maret 2012. Dengan demikian, MA membatalkan putusan PHI Denpasar, dan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan I Wayan Suarta untuk seluruhnya.

Dalam catatan buruhonline, putusan MA terkait gugatan daluarsa bukan karena PHK mengundurkan diri dan ditahan pihak yang berwajib, bukan kali ini saja. Dalam perkara antara Ade Purnama dengan PT Banteng Pratama Rubber, juga oleh MA gugatan Ade Purnama dianggap daluarsa, sebagaimana diputus dalam perkara Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

Ketentuan daluarsa sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 UU PPHI adalah : Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Menurut ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja yang di-PHK tidak dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Adapun sebab-sebab PHK yang tidak dapat diajukan gugatan, adalah PHK karena melakukan kesalahan berat [Pasal 158] (telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi), ditahan pihak yang berwajib [Pasal 160 ayat (3)], dan mengundurkan diri atas kemauan sendiri [Pasal 162]. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of