Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
872

Didampingi SPILN, TKI Pelaut Protes PHK Sepihak ke BNP2TKI

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Mediasi antara TKI Pelaut korban PHK Sepihak dengan PT. KTJ di ruang mediasi Crisis Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) belum ada titik terang, kedua belah pihak masih sama-sama alot beradu argumentasi, Kamis (18/6) kemarin. Tri Sutrisno, pemuda asal Batang, Jawa Tengah selaku korban merasa dirugikan haknya oleh pihak perusahaan lantaran dirinya baru bekerja selama 7 bulan dipulangkan secara sepihak tanpa ada notifikasi sebelumnya, ia dianggap malas kerja dan tidak patuh terhadap aturan kapten kapal ketika dirinya bekerja di atas kapal Oyang 77 berbendera Korea di perairan Uruguay.

Didampingi oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), dirinya mengadukan permasalahan tersebut kepada BNP2TKI pada 21 Mei 2015. setelah menunggu hampir satu bulan, akhirnya BNP2TKI baru bisa menghadirkan pihak perusahaan untuk dipertemukan dengan pihak TKI untuk proses mediasi. Winda selaku perwakilan dari pihak PT. KTJ menyatakan, Tri Sutrisno dipulangkan karena dianggap malas dan tak patuh terhadap perintah kapten kapal. Sehingga, dipulangkan meski belum selesai masa kontrak kerjanya selama 2 tahun sesuai kesepakatan perjanjian kerja laut (PKL) yang disepakati.

Menyanggah pernyataan Winda, Tri Sutrisno selaku pihak korban memaparkan jika dirinya malas dan tidak patuh pada kapten itu salah besar, justru dirinya selalu nurut apa perintah kapten. Bahkan ketika dirinya dipaksa bekerja 18 jam perhari, ia tetap menjalaninya meski berat, papar Sutrisno kepada buruhonline.com seusai acara mediasi tersebut di BNP2TKI.

Melvin Jhon Rafles Hutagalung selaku Mediator dari BNP2TKI menengahi dan menghimbau kepada kedua belah pihak untuk secara bergantian menyampaikan argumentasinya, kepada pihak perusahaan Melvin menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Korban adalah bukti nyata saksi hidup yang mengalaminya. Lanjut, kata Melvin, Terlepas dari adanya surat keterangan dari perusahaan korea yang menyebutkan bahwa Tri Sutrisno bekerja tidak patuh atau malas memang kuat secara hukum, namun tindakan pemulangan atau pemecatan secara sepihak itu juga tidak dibenarkan karena merugikan pihak TKI.

Selaku pendamping korban, SPILN menyatakan, berdasarkan pengalaman di lapangan sebagai ABK di luar negeri, Seharusnya ada notifikasi/pemberitahuan kepada ABK nya dari pihak perusahaan di korea, misalnya SP 1, 2, dan 3. Jika tiga kali sudah di peringati dan ABK tidak mengindahkan maka memang patut dipulangkan. Jangan hanya percaya dengan ucapan kapten kapal begitu saja, ketika ABK mengaku dipekerjakan dengan kondisi kerja yang tak layak dan tak sesuai dengan PKL apakah pihak perusahaan korea mau bertanggungjawab. Karena, fakta di lapangan para ABK asal Indonesia kerap dipekerjakan serupa budak di atas kapal dan dikondisikan tidak bisa atau mampu melawan karena faktor konsekwensi dan terikat kontrak, jelas Bambang Suherman Kabid Advokasi dan Hukum SPILN dalam kesempatan yang sama.

“Kan kasihan, jauh-jauh dari Indonesia merantau ke Uruguay baru 7 bulan kerja dipulangkan secara sepihak. Dan ironisnya, gajinya selama 3 bulan tidak bisa diambil di perusahaan dengan alasan itu sebagai Deposito dan bisa diambil ketika ABK finish kontrak 2 tahun. Selain itu, semua dokumen persyaratan yang diserahkan kepada pihak perusahaan seperti, Kartu Keluarga, Ijazah dsb baru bisa diambil jika ABK membayar uang tebusan sebesar 2,5 juta,” ujar Bambang menyayangkan.

Untuk diketahui, setelah melewati proses mediasi yang deadlock akhirnya terjadi kesepakan antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh petugas Mediator dari  BNP2TKI dan SPILN selaku pendamping ABK bahwa akan diadakan mediasi lanjutan pada hari Selasa, (23/66) di tempat yang sama. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of