Type to search

Berita

Dipandang Bukan Sebagai Syarat Gugatan, Buruh Minta Tafsir Pasal Anjuran

Share
Pemohon Prinsipal Muhammad Hafidz didampingi kuasanya Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU PPHI, Kamis (11/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Pemohon Prinsipal Muhammad Hafidz didampingi kuasanya Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU PPHI, Kamis (11/6). Foto Humas/Ifa.

Jakarta | Persyaratan untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), adalah risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, demikian bunyi kutipan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Akibat hukum dari tidak dilampirinya risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).

Hal tersebut merupakan bagian dari alasan-alasan Muhammad Hafidz, dkk selaku para Pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK), yang mulai disidangkan Kamis (11/6) kemarin. Hafidz mempersoalkan keberadaan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, yang memberikan kewenangan kepada Pegawai Mediator atau Konsiliator di Dinas Tenaga Kerja untuk menerbitkan anjuran mediasi/konsiliasi.

Menurut para Pemohon, anjuran mediasi/konsiliasi bukanlah sebagai syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke PHI. “Untuk mengajukan gugatan ke PHI, harus dilampiri risalah mediasi bukan anjuran,” jelas Hafidz dihadapan Majelis Hakim Panel MK yang diketuai oleh Hakim Maria Farida Indrati.

Dalam pokok permohonan yang diregister dengan perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015, ketiadaan pemberian kewenangan menerbitkan risalah mediasi/konsiliasi dalam UU PPHI termasuk penentuan batas waktu, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Pegawai Mediator/Konsiliator untuk menunda-nunda penerbitan risalah mediasi/konsiliasi yang justru dibutuhkan dalam pengajuan gugatan ke PHI.

Hafidz menilai, dengan kewenangan Pegawai Mediator/Konsiliator yang menerbitkan anjuran lalu risalah mediasi/konsiliasi, tidaklah efektif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi, bahkan justru hanya mengulur-ulur waktu. Oleh karenanya, para Pemohon menminta MK, untuk menyatakan anjuran sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi.

“Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka Mediator/Konsiliator hanya menerbitkan satu produk hukum saja, yaitu anjuran atau risalah, bukan kedua-duanya seperti sekarang yang hanya mengulur-ulur waktu,” pinta Hafidz mewakili para Pemohon yang terdiri dari Wahidin, Solihin, Herwan dan Yayat Sugara.

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Manahan dan Palguna menekankan kepada para Pemohon, untuk mengurai lagi manfaat penting dari keberadaan risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi. Sehingga, MK memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari kedepan, jelas Hakim Farida seraya menutup persidangan. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *