Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
448

Dipecat Akibat Spidol Terbawa Saat Jam Pulang, Perusahaan Lapor Polisi

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Rahmawati Muslimin tidak menyangka, hari itu tanggal 16 Januari 2014 akibat sebuah spidol seharga Rp.4 ribu yang terbawa saat jam pulang kerja, membawa petaka bagi dirinya. Terhitung sejak 20 Januari 2014, PT Oriental Electronics Indonesia memastikan untuk memutuskan hubungan kerja Rahmawati, dengan tuduhan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (4) huruf d Peraturan Perusahaan dan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bukan hanya di-PHK, Rahmawati juga dilaporkan oleh perusahaan yang berlokasi di Kawasan BIIE-HYUNDAI COMPLEX Jl. Inti III Blok C6 No. 12A, Cikarang, Bekasi itu, ke Polsek Cikarang Selatan pada tanggal 13 Juni 2014, dengan Nomor Laporan Polisi B/436-CikSel/STPLA/l/2014/Resta Bks.

Tak terima diputuskan hubungan kerja secara sepihak hanya karena tidak sengaja membawa sebuah spidol saat jam kerja pulang, Rahmawati pada tanggal 16 Januari 2015, mendaftarkan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang diregister dengan perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI/PN.Bdg. Rahmawati menuntut dipekerjakan kembali, dan meminta upah selama tidak dipekerjakan sejak bulan Februari hingga Desember 2014, sebesar Rp.29,8 juta.

Terhadap gugatan yang diajukan Rahmawati, Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Suwanto berpendapat, sanksi pemutusan hubungan kerja yang dijatuhkan kepada Rahmawati sangatlah berat dibandingkan dengan kesalahan yang ia lakukan. “Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut, ketika sesorang melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, hendaklah sanksi dan hukuman yang ditimpakan atau dibebankan kepada orang tersebut tidak melebihi dan sepadan dengan kesalahan dan pelanngaran yang dibuatnya. Sanksi dan hukuman yang berlebihan dan tidak sepadan (tidak proporsional), akan berakibat pada timbulnya ketidakadilan dan kedzaliman pada orang tersebut,” jelas Hakim Suwanto.

Dengan demikian, oleh karena hingga gugatan diajukan tidak terbukti tindakan Rahmawati diproses secara hukum dalam peradilan pidana. Sehingga fakta bersalah atau tidaknya Rahmawati belum terungkap dan terbukti secara pidana sesuai prinsip dari due process of law lembaga peradilan. “Menimbang, bahwa dengan demikian segala bentuk PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak terputus,” papar Hakim Suwanto, Rabu (20/5/2015).

Dalam amar putusannya, PHI Bandung menghukum PT Oriental Electronics Indonesia untuk mempekerjakan kembali Rahmawati Muslimin dengan pemberian Surat Peringatan Kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of