Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
424

Dirugikan Lebih Dari Tiga Ratus Miliar, Buruh Gugat ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi.
Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta | Menderita kerugian lebih dari tiga ratus miliar, Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM), dan Serikat Buruh Bangkit (SBB), mengajukan permohonan pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya yang diatur dalam Pasal 90 ayat (2).

Melalui Ketua Umumnya masing-masing, yaitu GSBM diwakili oleh Sukarya dan SBB oleh Nurrofiqoh, keduanya mengajukan keberatan dengan norma pengaturan penangguhan upah minimum. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan imbalan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut mereka, pasal yang mengatur kebolehan untuk menangguhkan upah minimum, atau menunda pemberlakuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur, justru melahirkan ketidakpastian atas pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Didalam permohonannya tanggal 18 Mei 2015 itu, mereka juga memperlihatkan daftar perusahaan yang diberikan persetujuan penagguhan upah minimum, yaitu dari Bekasi sebanyak 17 perusahaan dengan total kerugian yang diderita buruh di Bekasi lebih dari Rp.58.8 Miliar, dan Bogor sebanyak 61 perusahaan dengan total kerugian lebih dari Rp. 248.7 Miliar. Sehingga, total kerugian yang diderita buruh Bekasi dan Bogor sebesar lebih dari Rp.308 Miliar di tahun 2015.

Penetapan upah minimum merupakan jaring pengaman (safety net) menjadi tidak pasti, karena dimungkinkan pembayaran upah untuk menyimpang dari besaran upah minimum yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Kedua pengurus serikat pekerja tersebut, meminta MK untuk menyatakan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam permohonan yang diregister Kepaniteraan MK dengan Nomor 72/PUU-XIII/2015 pada Rabu (3/6) lalu itu, Sukarya dan Nurrofiqoh diwakili oleh Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah. Rencananya MK akan memulai memeriksa permohonan keduanya pada Rabu, 17 Juni 2015 mendatang. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of