Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
514

Dua Pekerja Perusahaan Terbuka, Uji UU PPHI ke MK

Iskandar Zulkarnaen (tengah) didampingi kedua pemohon, Muhammad Hafidz (kiri) dan Wahidin (kanan) dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/6). (foto: Humas MK)
Iskandar Zulkarnaen (tengah) didampingi pemohon, Muhammad Hafidz (kiri) dan Wahidin (kanan) dalam sidang Uji UU PPHI di Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/6). (foto: Humas MK)

Jakarta | Dua diantara lima pemohon yang mengajukan judicial review terkait keberadaan anjuran mediasi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja pada PT Goodyear Indonesia Tbk dan PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. Dalam sidang pemeriksaan yang kedua, Rabu (24/6) siang tadi, para Pemohon mempertegas dalil-dalil permohonannya.

Menurut Kuasa Hukum para Pemohon, Iskandar Zulkarnaen, penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dilakukan 4 tahap, yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas yang bisa hingga 2 kali, lalu sidang mediasi atau konsiliasi hingga 3 kali, serta penerbitan anjuran dan risalah mediasi atau konsiliasi. Sehingga waktu penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dipastikan dilakukan lebih dari 30 hari kerja.

“Menurut Pemohon, yang paling tepat adalah dengan menyampaikan anjuran Pegawai Mediator atau Konsiliator dalam sidang mediasi atau konsiliasi, yang apabila ditolak oleh salah satu pihak atau tanpa kehadiran salah satu pihak, maka Pegawai Mediator atau Konsiliator menyebutkan anjurannya di dalam Risalah Penyelesaian Mediasi atau Konsiliasi,” tegas Iskandar dihadapan Majelis Hakim Panel yang diketuai oleh Hakim Maria Farida Indrati.

Pemohon menganggap, persyaratan untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), adalah risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, yang akibat hukum dari tidak dilampirinya risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).

Lanjut Iskandar, dengan kewenangan Pegawai Mediator/Konsiliator yang menerbitkan anjuran lalu risalah mediasi/konsiliasi, tidaklah efektif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi, bahkan justru hanya mengulur-ulur waktu. Oleh karenanya, para Pemohon menminta MK, untuk menyatakan anjuran sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi.

“Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka Mediator/Konsiliator hanya menerbitkan satu produk hukum saja, yaitu anjuran atau risalah, bukan kedua-duanya seperti sekarang yang hanya mengulur-ulur waktu,” pinta Muhammad Hafidz selaku salah satu Pemohon.

Terhadap perbaikan permohonan tersebut, MK akan membawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diputuskan, apakah akan meminta Presiden untuk memberikan keterangan atau tidak, dalam perkara yang teregister dengan Nomor 68/PUU-XIII/2015 itu. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of