Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
498

Gugatan Perusahaan Patut Ditolak, Hakim PHI Ajukan Disenting Opinion

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Ilustrasi.

Palembang | Hermawan, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion), dalam perkara gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimohonkan oleh PT Baker Atlas Indonesia, terhadap Ronald Hutahaean, dkk (8 orang).

Hakim Hermawan berpendapat, permohonan izin PHK yang diajukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sepanjang mengenai apakah perusahaan melakukan tutup permanen atau tutup sementara? Sehingga menurut Hakim Hermawan, gugatan PT Baker haruslah ditolak.

Demikian termuat dalam Putusan PHI Palembang, dalam perkara Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Plg tanggal 26 Mei 2014, yang mengabulkan gugatan PHK terhitung sejak putusan dibacakan, dan mewajibkan Penggugat selaku perusahaan untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya terdiri dari 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Tak terima dengan Putusan PHI Palembang, Ronald mengajukan permohonan kasasi ke MA. Dalam alasan kasasinya, Ronald mempertanyakan tidak adanya pertimbangan hukum dalam memeriksa eksepsi yang diajukan Ronald sebagai Tergugat. Bahkan dalam amar Putusan PHI Palembang, eksepsi Tergugat ditolak atau tidaknya, tidak diputuskan dalam putusan akhir. Ronald juga sependapat dengan Hakim Hermawan, yang seharusnya menolak gugatan perusahaan yang berlokasi di Prabumulih, Palembang itu.

Namun, MA menilai berbeda dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Ronald, dkk. MA menyatakan Penggugat dapat memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat selaku para pekerjanya, karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Ronald. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim MA yang diketuai oleh Supandi pada tanggal 15 Januari 2015, dengan perkara Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2014. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of