Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
478

Hak Mogok Kerja Pekerja, Bagai Katak Dalam Tempurung

Ilustrasi.

demo-2Sejak Jum’at (12/6) pagi dini hari, sebanyak 47 pekerja PT Unggul Karya Semesta harus diperiksa penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bogor sebagai Terlapor, atas laporan dari pihak perusahaan dengan dugaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan penyegelan barang milik perusahaan. Bermula dari dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan atas upah minimum, penyimpangan sistem kerja kontrak, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang tidak berakhir pada kesepahaman dengan pihak pengusaha dan pada akhirnya para pekerja menggunakan hak dasarnya, yaitu mogok kerja [Pasal 137 UU 13/2003].

Mogok kerja yang dalam konsiderans Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 28 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, hanya mensyaratkan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja setempat, dengan memuat waktu, tempat serta alasan mogok kerja [Pasal 140 UU 13/2003], lalu ditanda-tangani oleh penanggung jawab mogok kerja. Pemberitahuan mogok kerja yang dibuat secara tertulis, memanglah terlihat sederhana. Akan tetapi pada prakteknya, acapkali hak dasar pekerja (mogok kerja) itu, diminta pengusaha untuk di-uji Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Apakah mogok kerja yang dilakukan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU 13/2003 atau belum? Dan selalu permintaan pengujian tersebut, diminta oleh pengusaha saat hak dasar (mogok kerja) tersebut dilakukan oleh pekerja. Sehingga, yang pada awalnya pekerja menuntut hak-haknya yang telah diatur dalam UU 13/2003 maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, berbalik 360 derajat menjadi penilaian, apakah pekerja dalam menggunakan hak dasar (mogok kerja) telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau belum?

Berawal dari menuntut hak sebagai kebenaran yang hakiki dan harus diperjuangkan, tak sedikit yang berakhir menjadi penilaian kesalahan bagi pekerja yang menggunakan hak dasar (mogok kerja)-nya, sehingga berakibat kehilangan pekerjaan bahkan tidak mendapatkan kompensasi. Meski itu dinilai sebagai resiko dari sebuah perjuangan, tapi tidak serta merta hal tersebut terus dilakukan oleh pekerja dalam perjuangannya.

Sedikit membandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, khususnya Pasal 6, penyelesaian perselisihan perburuhan dengan melakukan tindakan menghentikan pekerjaan untuk menekan pengusaha menjalankan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, yaitu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat (P4D/P) yang merupakan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan (kini: PHI), dan P4D/P akan mengeluarkan sejenis ijin terkait boleh atau tidaknya pekerja menggunakan hak dasar (mogok kerja)-nya tersebut.

Persoalan yang timbul kala itu, adalah P4D/P seringkali tidak memberikan ijin kepada pekerja untuk menggunakan hak dasar (mogok kerja) pekerja. Akan tetapi, seringkali hal tersebut dilanggar oleh pekerja, namun P4D/P sangat jarang menguji dan menilai penggunaan hak dasar (mogok kerja) pekerja.

Terkait uraian diatas, maka terdapat kesamaan, yaitu bagi pekerja yang hendak menggunakan hak dasar (mogok kerja)-nya diharuskan membuat pemberitahuan tertulis. Dan letak perbedaannya pada : jika dalam UU 13/2003, lembaga yang dituju untuk memberitahukan penggunaan hak dasar (mogok kerja) pekerja adalah Dinas Tenaga Kerja,dan pada prakteknya yang menguji apakah penggunaan hak dasar (mogok kerja) pekerja telah memenuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan atau tidak adalah PHI (meskipun hingga kini belum ada norma hukum yang menafsirkan terkait penilaian mogok kerja dilakukan oleh PHI atau bukan).

Sedangkan dalam UU 25/1997, lembaga yang dituju untuk memberitahukan penggunaan hak dasar (mogok kerja) pekerja adalah P4D/P, sekaligus sebagai lembaga yang menguji apakah penggunaan hak dasar (mogok kerja) pekerja telah memenuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan atau tidak. Sehingga, sangat tidak dimungkinkan bagi P4D/P untuk menilai produk hukum yang diterbitkannya, yang umum (kala itu) disebut sebagai ijin mogok kerja, kecuali dilakukan dengan tidak ada ijin.

Kini persoalannya adalah : sangat tidak mungkin, tidak ada aturan yang mengatur mekanisme penggunaan mogok kerja pekerja (meskipun itu adalah hak dasar sebagai bagian dari hak konstitusional pekerja). Juga menjadi sebuah hak konstitusional yang terkekang seperti katak dalam tempurung, jika hak dasar tersebut di-uji tanpa terlebih dahulu menguji sebab terjadinya mogok kerja (sebagai hak dasar pekerja akibat dari didahuluinya pelanggaran oleh pengusaha).

Jika hal demikian tidak terjawab, maka pekerja akan terus didera kesalahan yang berawal dari pelanggaran yang dilakukan pengusaha, dan kebutaan pemerintah. Insiden yang terjadi di PT Unggul Karya Semesta adalah satu dari ratusan ribu pelaksaan mogok kerja yang dipelintir menjadi kesalahan pekerja, padahal berawal dari pelanggaran yang dilakukan pengusaha dan acuhnya pemerintah.

Ditulis oleh : Muhammad Hafidz (Peneliti Constitutional Labor Review, Research and Consulting).

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of