Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.666

Jalankan Kegiatan Serikat Tanpa Kesepakatan, Pengusaha Dapat Menolak Dispensasi

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Karawang | Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan atau dalam perjanjian kerja bersama, demikian bunyi kutipan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Ketentuan tersebut yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh PT Ceres Meiji Indotama terhadap Darul Hada Winata, Jum’at (23/1/2015) lalu di gedung PHI Bandung.

PHI Bandung berpendapat, tidak adanya kesepakatan bersama yang disepakati antara perusahaan dengan pekerja untuk menjalankan kegiatan Serikat Pekerja, sehingga setiap pekerja meninggalkan pekerjaan harus dengan seijin perusahaan, dan karena permohonan izin kerja (dispensasi) pekerja tidak disetujui, seharusnya pekerja tetap bekerja, karena tanggung jawab sebagai pekerja lebih utama, dan sepatutnya kegiatan organisasi tidak menganggu tugas pekerjaan, terang Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung.

Pada mulanya, Darul Hada Winata yang merupakan salah satu Tim Advokasi dari Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK) di Karawang, mengajukan izin kerja untuk melaksanakan kegiatan serikat pekerja. Pada bulan April 2014 selama 21 (dua puluh satu) hari, dan pada bulan Mei 2014 selama 12 (dua belas) hari. Namun ternyata, permohonan izin kerja tersebut tidak disetujui oleh pihak perusahaan yang berlokasi di Jalan Maligi III, Lot J-2B, KIIC, Karawang itu.

Akibatnya perusahaan telah merasa memberikan pembinaan dengan pemberian Surat Peringatan I, II hingga III kepada Darul Huda, namun tidak diindahkan dan tetap tidak masuk bekerja. Atas tindakan tersebut, perusahaan bermaksud memutuskan hubungan kerja. Terhadap niat perusahaan, pada prinsipnya Darul tidak keberatan di-PHK, asal diberikan uang kompensasi sebesar Rp.500 juta.

Permintaan Darul dianggap tidak wajar oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengajukan upaya penyelesaian melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, yang juga tidak menghasilkan kesepakatan. Dan oleh karenanya pada tanggal 16 September 2014, perusahaan mendaftarkan gugatan ke PHI Bandung, yang diregister dengan perkara Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg. Dalam tuntutannya, perusahaan meminta PHI Bandung untuk menyatakan hubungan kerjanya dengan Darul Huda berakhir terhitung sejak tanggal 2 Juni 2014.

Atas gugatan perusahaan, Majelis Hakim PHI Bandung menilai, pemberian surat peringatan yang dilakukan perusahaan, meskipun tanpa disetujui oleh pihak pekerja tetap sah dan berlaku. Sehingga, PHI Bandung menyatakan  hubungan kerja keduanya berakhir sejak tanggal 2 Juni 2014, dan menetapkan hak-hak pesangon Darul Huda sebesar Rp.39,8 juta sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of