Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.189

Lima Ribuan Karyawan Jaba Garmindo Resmi Dipecat Per-21 Juni Mendatang

jabagarmindo_web_01.jpg___iibqEBEfgNXRf7SaQ-xmJakarta | Akibat gagal bayar kepada dua kreditur separatis, yaitu Bank CIMB Niaga dan UOB Indonesia, serta ditolaknya rencana perdamaian oleh 10 kreditur dengan total tagihan utang sebesar Rp.1,2 Triliun, akhirnya Rabu (22/4) lalu, PT Jaba Garmindo dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam daftar verifikasi aset yang telah selesai dilakukan oleh Tim Kurator PT Jaba Garmindo yang terdiri dari M Prasetio Suhardi, Ihsan Prima Basra dan Irman Muchrizal Barry, terdapat dua perusahaan yang operasionalnya kini terhenti, yaitu berada di Tangerang, Banten dan Majalengka, Jawa Barat. Dua lokasi perusahaan tersebut, sebelum terjadi pailit, tengah mempekerjakan sebanyak lebih dari 5.000 pekerja.

Namun, sejak Maret 2015, perusahaan yang pernah bercita-cita akan merekrut sebanyak 7.000 tenaga kerja baru pada Oktober 2012 lalu itu, berhenti berproduksi dan meliburkan seluruh pekerjanya, termasuk lebih dari 700 pekerja yang baru bekerja pada awal Januari 2013 di pabrik lokasi Majalengka yang berada di atas tanah seluas 13,6 hektar itu.

Atas pailitnya perusahaan tekstil yang bukan hanya padat karya tetapi juga padat modal itu, berakibat pada diterbitkannya pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seluruh karyawan PT Jaba Garmindo. Pemberitahuan PHK tersebut, dikeluarkan oleh Tim Kurator melalui surat tertulis No. : 078/Kurator/Jago/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.

Dalam suratnya tersebut, Tim Kurator mendasarkan tindakan PHK-nya pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tim Kurator juga menjelaskan, PHK tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak 45 hari sejak diterbitkannya pemberitahuan PHK, atau tepat pada tanggal 21 Juni 2015 mendatang.

Terhadap hak-hak pekerja akibat terjadinya PHK karena pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kurator wajib memberikan upah jatuhnya waktu PHK, serta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan. (***Ys)

1
Leave a Reply

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of