Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
774

MA Anggap Gugatan Daluarsa, Kasasi PT Banteng Dikabulkan

42logodirektoriputusanBogor | Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Banteng Pratama Rubber, Senin (22/12/2014) lalu. MA menilai, gugatan yang diajukan oleh Ade Purnama pada tanggal 18 September 2013 di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, telah lewat waktu (daluarsa), karena pemutusan hubungan kerja terjadi pada tanggal 17 Januari 2012.

Meskipun dalam memori kasasi yang diajukan oleh PT Banteng Pratama Rubber pada tanggal 22 April 2014, tidak memuat eksepsi atau keberatan terkait dengan daluarsa gugatan, namun MA menganggap gugatan pemutusan hubungan kerja telah melewati masa tenggang pengajuan gugatan selama 1 (satu) tahun, sesuai yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 82 UU PPHI adalah : Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Dalam gugatannya, Ade Purnama yang telah bekerja sejak 13 Juli 2009 itu mempersoalkan pengakhiran hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Pahlawan, Km.1,5, Citeureup, Bogor itu. Perusahaan beralasan, perjanjian kerja kontrak dengan Ade Purnama telah berakhir, dan alasan tersebutlah yang menjadi dasar gugatannya Ade Purnama.

Terhadap gugatan Ade, PHI Bandung dalam putusannya Nomor 99/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Januari 2013, mengabulkan sebagian gugatan Ade. PHI Bandung menilai perjanjian kontrak yang dibuat demi hukum beralih menjadi hubungan kerja dengan perjanjian kerja tetap. Dan memerintahkan perusahaan untuk membayar hak-hak Ade Purnama sebesar Rp.8,4 juta.

Menurut ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja yang di-PHK tidak dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Adapun sebab-sebab PHK yang tidak dapat diajukan gugatan, adalah PHK karena melakukan kesalahan berat [Pasal 158], ditahan pihak yang berwajib [Pasal 160 ayat (3)], dan mengundurkan diri atas kemauan sendiri [Pasal 162].

Padahal alasan PHK perusahaan adalah karena perjanjian kerja kontrak telah berakhir, bukan karena yang dimaksud Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Namun kini, Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Mahdi Soroinda Nasution, dengan Hakim Anggota Dwi Tjahyo Soewarsono serta Arief Sudjito, telah memeriksa gugatan Ade Purnama dengan menerbitkan Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2014, yang membatalkan Putusan PHI Bandung, dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Ade Purnama ditolak seluruhnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of