Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
981

MA Ubah Putusan Kerja Menjadi PHK Tanpa Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/3/2015) lalu, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Srirejeki Perdana Steel, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 74/G/2014/PHI.PN.Bdg tanggal 13 Oktober 2014. MA menilai, mogok kerja yang dilakukan oleh Saan, dkk (258 orang) secara spontan pada tanggal 14 November 2013, telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Panggilan bekerja yang dilayangkan oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 dan 18 November 2013, memperkuat MA untuk menyatakan hubungan kerja antara Saan, dkk dengan perusahaan yang berlokasi di Kp. Gombong Rt.002, Rw.05, Cikarang Utara, Bekasi itu, berakhir sejak tanggal 22 November 2013, dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja karena mangkir 5 (lima) hari berturut-turut, dan hanya mendapatkan uang ganti kerugian sebesar 15% dari perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Sebelumnya, PHI Bandung mengabulkan gugatan Saan, dkk untuk sebagian. Dan memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak tersebut, pada posisi serta jabatan semula. Majelis Hakim PHI Bandung juga menjatuhkan hukuman pembayaran upah proses selama 4 (empat) bulan dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100 ribu perhari, apabila perusahaan tidak mempekerjakan kembali Saan, dkk.

Atas putusan PHI Bandung, perusahaan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2014. Perusahaan sependapat dengan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim PHI Bandung, Hakim Totoh Buchori. Menurut perusahaan, persoalan berawal dari mogok kerja spontan sejak 14 November 2013 yang berlanjut hingga 22 November 2013, dan telah dipanggil kerja kembali secara patut serta tertulis terhadap Saan, dkk.

Alasan kasasi perusahaan dikabulkan oleh Majelis Hakim MA, yang terdiri dari Hakim Zahrul Rabain selaku Ketua Majelis, Hakim Bernard dan Hakim Buyung Marizal. Melalui putusan Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2015, MA menghukum PT Srirejeki Perdana Steel untuk membayar uang ganti kerugian sebesar perhitungan Pasal 26B huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78/Men.2001. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of