Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.968

Menggugat Setelah Lebih Setahun di-PHK, Gugatan Dinyatakan Kadaluarsa

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Gugatan Dodi Permana, dkk (31 orang) terhadap PT Suji Techno, dinyatakan kadaluarsa (lewat waktu) oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (31/3/2015) lalu. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung, menilai gugatan pemutusan hubungan kerja yang baru didaftarkan pada 27 Oktober 2014, telah melewati masa 1 (satu) tahun dari terjadinya pemutusan hubungan kerja pada akhir tahun 2012.

Menurut Hakim Maringan, berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dodi Permana, dkk hanya dapat mengajukan gugatan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. “Menyatakan gugatan para Penggugat dibawah register 175/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg sudah kadaluarsa oleh karena itu haruslah ditolak,” ujar Hakim Maringan.

Untuk diketahui, Dodi Permana, dkk mengajukan gugatan ke PHI Bandung, karena diputuskan hubungan kerja dengan dalil gugatan berakhirnya perjanjian kerja harian lepas, sehingga mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon sebesar Rp.1,2 miliar. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua , gugatan Dodi Permana, dkk diperiksa oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung, dan beranggotakan Hakim Lela Yulianty serta Hakim Frans Kangae Keytimu.

Berikut petikan bunyi ketentuan Pasal 171 UU 13/2003, Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja /buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselesihan hubungan industrial dalam paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Dan ketentuan Pasal 82 UU 2/2004, Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dapat diajukan hanya tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 159 UU 13/2003 yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat, Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan yang cukup tegas dalam Perkara Nomor 12/PUU-I/2013 tanggal 26 Oktober 2004, yaitu dengan menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga akibat hukumnya, PHK karena kesalahan berat dapat digugat ke PHI, meski telah melebihi masa waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU 13/2003, adalah mengatur PHK karena tersangkut tindak pidana dan ditahan oleh pihak yang berwajib. Berikut petikannya, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dan ketentuan Pasal 162 UU 13/2003, mengatur pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri.

Dalam perkara yang dialami Doni, dkk adalah akibat PHK karena berakhirnya perjanjian kerja harian lepas, dan tidak termasuk kualifikasi gugatan kadaluarsa, tetapi mengapa Hakim PHI Bandung yang digawangi Hakim Maringan Marpaung menjatuhkan putusan kadaluarsa? (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of