Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
532

Minimnya Perlindungan TKI ABK, SPILN: Pemerintah Harus Buat Regulasi Perlindungan

11 ABK Indonesia Terjebak di Inggris.
11 ABK Indonesia Terjebak di Inggris.

Jakarta | Kabar derita Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelaut yang ditempatkan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal milik perusahaan asing oleh perusahaan penempatan tenaga kerja lokal maupun luar negeri, dari hari ke hari hingga kini masih terdengar. Penanganan standar yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, belum dapat menghentikan bahkan mengetahui, sejauh mana nasib para TKI ABK yang terkatung-katung diperairan dunia, dan tanpa diketahui keberadaannya.

Selain Pemerintah, perusahaan perekrut dan penempatan TKI ABK-pun tak mengetahui secara pasti keberadaan tenaga kerja yang direkrut dan diserahkannya ke kapal asing untuk dipekerjakan. Seperti PT Puncak Jaya Samudera yang menjadi salah satu penyalur TKI ABK di Kapal Hsian Fu Chuen. Kapal yang mengangkut 21 TKI ABK itu hilang di perairan Selatan Argentina 26 Februari 2015 lalu. Sedangkan, PT Anugerah Bahari Pasifik dan PT Arrion Mitra Bersama pernah disangkutkan dengan kasus penelantaran TKI-ABK di Capetown, Afrika Selatan, 2014 lalu.

Dari sisi luar negeri semisal Taiwan, nama Chi Hsiang Fishery memang belum banyak dikenal. Namun, menurut sumber terpercaya, ABK yang diterima perusahaan ini juga masih mempunyai persoalan terkait insiden penelantaran 187 ABK di Trinidad dan Tobago pada 2013.

Rentetan kejadian memilukan terhadap nasib TKI ABK terus terjadi, baru-baru ini kita menyaksikan 17 TKI ABK yang menderita kelaparan di Kapal Bintang Samudera 68 dan Bintang Samudera 11 yang terombang-ambing di lautan wilayah Senegal selama dua bulan.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Muhammad Iqbal beberapa waktu lalu menjelaskan, pihaknya masih terus memantau terkait tindak lanjut pihak perusahaan soal insiden atas TKI yang mereka tempatkan tersebut. Salah satunya, pemberian hak-hak kompensasi para korban oleh perusahaan yang mempekerjakan. Hal tersebut diakui sudah berhasil dipastikan akan dipenuhi oleh pihak perusahaan. “Kami sudah mendapatkan pernyataan tertulis bahwa perusahaan siap bertanggung jawab penuh,” jelasnya.

Namun menurut Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Imam Ghozali, tindakan pemerintah Indonesia tidak bisa hanya sebatas menindak-lanjuti TKI yang telah jadi korban lalu diberikan kompensasi. “Pemerintah harus melakukan tindakan preventif sebagai tindakan pencegahan dengan membuat aturan kepastian perlindungan TKI ABK melalui Undang-Undang, agar tidak ada lagi derita memilukan yang dialami TKI ABK,” terang Imam di Jakarta, Selasa (9/6). (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of