Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
530

Pasal Penangguhan Upah Langgar Hak Buruh, MK Mulai Gelar Persidangan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Dua orang ketua pengurus serikat pekerja, yaitu Sukarya dari Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM), dan Nurrofiqoh dari Serikat Buruh Bangkit (SBB), menjalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (17/6) kemarin. Keduanya mempersoalkan pasal penangguhan upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diduga melanggar hak-hak konstitusional para buruh.

Dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, disebutkan : Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Ketentuan tersebut dinilai oleh para Pemohon selalu menjadi dasar kesewenang-wenangan pengusaha melakukan pembayaran upah minimum. 

“Adanya kebijakan penangguhan upah melahirkan ketidakpastian. Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut, sehingga upah yang diterima oleh pekerja atau buruh menjadi di bawah standar kebutuhan hidup layak,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Nikson Gans Lalu pada sidang perkara nomor 72/PUU-XIII/2015 kemarin.

Keberadaan Pasal 90 UU Ketenagakerjaan, melahirkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231 Tahun 2003, yang mengatur penangguhan tidak hanya mengenai waktu, tapi juga mengenai jumlah upah yang dibayar oleh pengusaha. Bentuk penangguhan dapat berupa membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau menaikkan upah minimum secara bertahap.

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan imbalan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut mereka, pasal yang mengatur kebolehan untuk menangguhkan upah minimum, atau menunda pemberlakuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur, justru melahirkan ketidakpastian atas pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menanggapi permohonan para Pemohon, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan I Dewa Gede Palguna, memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait permohonannya. Hakim Konstitusi Manahan menyarankan para Pemohon untuk mengelaborasi lebih lanjut kerugian konstitusional yang dialaminya. “Lebih dijelaskan supaya nanti nampak di situ apa logikanya permohonan ini dan apakah (ketentuan tersebut) melanggar hak konstitusi dari Pemohon”.

Sementara Hakim Konstitusi Palguna, meminta para Pemohon untuk memperkuat kedudukan hukumnya sebagai badan hukum atau perorangan. “Kalau Saudara tidak bisa memasuki pintu legal standing kan Anda tidak bisa masuk permohonon,” tandasnya.

Sedangkan, Hakim Konstitusi Anwar juga mengingatkan para Pemohon, bahwa norma serupa pernah diujikan dalam perkara nomor 61/PUU-VIII/2010. “Di mana titik-titik perbedaan antara Perkara Nomor 61 Tahun 2010 ini dengan perkara yang diajukan sekarang. Sehingga tidak akan mengalami persamaan yang mengakibatkan putusannya nebis in idem ya. Jadi harus dicari,” ujarnya. Para Pemohon melalui kuasanya diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan perbaikan permohonan. (***Ys/Lh)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of