Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
759

PHI Hukum PT Dasar Rukun Bayar Pesangon Pensiun

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bogor | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (28/5), menghukum PT Dasar Rukun untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.106 juta kepada Nanik Utariwati. Demikian petikan amar putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Nanik Utariwati pada 21 Januari 2015.

Nanik dalam surat gugatannya beralasan, dirinya memasuki usia 50 tahun. Sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dirinya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pensiun. Atas permohonan pensiunnya, Nanik diberikan Surat Keterangan oleh perusahaan yang menyatakan dirinya telah memasuki masa pensiun.

Akan tetapi, perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Jakarta Bogor, K.344,8, Cibinong, Bogor itu, tidak bersedia membayarkan uang pesangon. Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi Nanik untuk mengajukan tuntutan uang pesangon sebesar Rp.134,8 juta. Terhadap tuntutan Nanik, perusahaan justru menuding Nanik telah seringkali mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, dan telah dianggap mengundurkan diri.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Pranoto, alasan PHK terhadap Nanik oleh perusahaan bukanlah karena mengundurkan diri. Akan tetapi karena pekerja memasuki usia pensiun yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan kerja yang dibuat oleh perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2013.

Oleh karenanya tuntutan Nanik atas uang pesangon dapat dikabulkan, sedangkan tuntutan lainnya berupa upah proses, penyitaan sebidang tanah milik perusahaandan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, ditolak oleh Majelis Hakim.

Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, diatur tentang PHK pensiun pada Pasal 167 ayat (5), yang menyatakan, Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of