Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.226

PHK Direktur, PHI Hukum Bank BPR Bayar Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Sumatera Barat | Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Khaides Nofrizal, Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Nagari oleh perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berujung di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Padang.

Melalui amar putusannya Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, PHI Padang menghukum perusahaan perbankkan yang berkedudukan di Pasar Tanjung Ampalu, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat itu, membayar kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, yang seluruhnya sebesar Rp.217,7 juta.

Tuduhan bahwa Khaides telah melakukan kesalahan berat, dengan memberikan kredit tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian kepada keluarga dan teman-temannya, yaitu dengan tidak melakukan survei, tanpa taksiran dan foto agunan, adalah kegiatan yang menyimpang dalam kegiatan operasional, yang memenuhi unsur-unsur perbuatan di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, Majelis Hakim PHI Padang, tidak sependapat dengan tuduhan yang disangkakan BPR Mutiara Nagari kepada Khaides. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak dapat menjadi hukum positif sebagai alasan PHK.

“Menimbang, bahwa terhadap kesalahan berat sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) tidak berlaku lagi sebagai hukum positif, telah dibatalkan oleh MK dalam putusannya No.012/PUU-1/2003 dengan demikian pasal 158 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga perbuatan yang terurai dalam ketentuan pasal tersebuttidak dapat dipergunakan alasan untuk melakukan PHK,” ucap Hakim Jamaluddin selaku Ketua Majelis Hakim PHI Padang, Jum’at (8/5/2015) lalu.

Dengan mempertimbangkan jabatan Khaider sebagai Direktur yang masih mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.10,2 juta, dengan masa kerja selama lebih dari 16 tahun. Maka, walaupun Khaider juga sebagai pemegang saham, namun Khaider tetap sebagai pekerja. Karena saham yang dimiliki oleh Khaider merupakan kewajiban seluruh pekerja yang ada di BPR Mutiara Nagari tersebut. Dan setelah diberhentikan, baru Khaider berubah statusnya menjadi Pengusaha, karena Khaider termasuk pemegang saham walaupun nilai nominalnya sangat kecil.

“Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK, terhitung sejak tanggal 27 April 2013,” ucap Hakim Jamaluddin membacakan amar putusan. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of