Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
500

PHK Ketua Serikat Dengan Alasan Kurang Untung, PHI: Union Busting

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Badung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (14/4) lalu, menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Grand Istana Rama Hotel terhadap I Wayan Arman pada tanggal 31 Januari 2014, merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Alasan perusahaan melakukan PHK terhadap Wayan disebabkan rasionalisasi untuk efisiensi, karena perusahaan mengalami penurunan keuntungan yang semula ditargetkan sebesar 35% hanya tercapai 17%, ditolak oleh PHI Denpasar. Perusahaan dianggap tidak dapat membuktikan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak ada laporan keuangan perusahaan yang menyatakan telah mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir.

Selain itu, PHI Denpasar juga mengaminkan dugaan Wayan yang menghubungkan antara pemutusan hubungan kerja yang dialaminya, dengan adanya kegiatan membentuk Serikat Pekerja di perusahaan. Faktanya, setelah Wayan terpilih menjadi Ketua Serikat dan terbit tanda bukti pencatatan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tanggal 9 Desember 2013, serta adanya pengakuan dari Manager perusahaan yang keberatan dengan pembentukan Serikat Pekerja. Maka PHI Denpasar menyimpulkan adanya pelanggaran kebebasan berserikat (union busting), dalam perkara PHK tersebut.

Terhadap kedua pertimbangan tersebut, PHI Denpasar dalam putusannya Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps, menyatakan dalam amarnya menghukum perusahaan yang berada di Jl. Pantai Kuta, Bali itu, untuk mempekerjakan kembali I Wayan Arman ditempat semula, dan membayar upah sejak bulan Februari 2014 hingga April 2015 beserta Tunjangan Hari Raya Tahun 2014, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.28,3 juta. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of