Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
439

Sebabkan Barang Perusahaan Rusak, PHK Pekerja Harus Diberi Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kutai Kartanegara | Dianggap lalai dan ceroboh, Alex diputuskan hubungan kerja oleh PT Bukit Baiduri Energi pada bulan Desember 2013, karena pada saat Alex memundurkan mobil milik perusahaan menabrak tembok, sehingga mengakibatkan bemper belakang mobil penyok. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2013, saat itu Alex ingin membersihkan areal workshop, diantaranya lantai yang diatasnya terdapat mobil LV.

Menurut Alex dalam surat gugatannya, seharusnya di areal workshop tidak boleh terparkir kendaraan secara sembarangan, dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

Alex beralasan, bahwa perbuatannya yang memindahkan mobil adalah hanya berniat baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Operator Genzet yang merangkap tukang menyapu dan membersihkan areal workshop tempatnya bekerja, atas dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sehingga ganjaran PHK tanpa disertai pemberian uang pesangon terhadap dirinya tidaklah tepat, dan Alex mengajukan tuntutan sebesar Rp.109,6 juta.

Terhadap tuntutan Alex, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah menerbitkan putusan tanggal 15 Juli 2014 Nomor 12/G/2014/PHI.Smda, yang mengabulkan sebagian gugatan Alex, dan menghukum perusahaan yang berada di Jl. Poros Samarinda, Tenggarong, Kutai Kertanegara itu, untuk membayar uang kompensasi pesangon sebesar Rp.52,3 juta.

Atas putusan PHI Samarinda, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 25 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2014/PHI.Smr jo. Nomor 12/G/2014/PHI.Smda. yang disertai dengan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2014. Perusahaan beralasan, perbuatan Alex selaku penggugat, telah melanggar Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) huruf e angka 4 Perjanjian Kerja Bersama, serta tindakannya termasuk kualifikasi Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menghapuskan kewajiban perushaaan untuk membayar uang pesangon.

Alasan kasasi yang diajukan perusahaan, tidak dapat dipertimbangkan oleh MA. Hal tersebut karena alasan kasasi ternyata merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Sehingga, MA dalam putusannya Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 3 Maret 2015, menolak permohonan kasasi perusahaan. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of