Rabu, 23 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.142

Setelah PHI Kabulkan Putusan Sela, Disusul Putusan Bekerja Kembali

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, kabulkan tuntutan putusan dalam provisi atau yang umum dikenal sebagai putusan sela, yang diajukan oleh Cicih Haryati terhadap PT Oriental Electronics Indonesia, Rabu (14/01/2015) lalu. Cicih mengaku dirinya dijatuhkan skorsing terhitung sejak tanggal 15 November 2013, namun upahnya tidak lagi dibayarkan oleh perusahaan yang berlokasi di Kawasan BIIE-Hyundai Complex, Jl. Inti III, Blok C6, No. 12A, Cikarang, Bekasi itu.

Cicih dianggap telah melakukan kesalahan berat, dan pada tanggal 21 November 2013 diputuskan hubungan kerja secara sepihak. Cicih telah berusaha menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Bekasi, namun tidak tercapai kata sepakat. Sehingga, Cicih mengajukan gugatan pada tanggal 3 November 2014.

Majelis Hakim PHI Bandung menyatakan tuntutan upah selama skorsing adalah sah menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Harry Suptanto, menilai tuntutan provisi patut untuk dikabulkan sebagian, dan menghukum perusahaan untuk membayar upah Cicih selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.14 juta.

Hakim Harry juga menilai, bahwa tuduhan Cicih telah melakukan pencemaran nama baik perusahaan di jejaring facebook atas kejadian mogok nasional pada tanggal 31 Oktober 2013, juga tidak terbukti adanya rahasia yang disebarluaskan. Oleh karenanya, Hakim Harry menganggap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Oriental Electronics Indonesia tidak sah dan batal demi hukum.

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan posisi semula, dan memanggil Penggugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan, dalam jabatan dan posisi semula,” ujar Hakim Harry membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, Rabu (18/3/2015). Selain itu, Cicih juga dinyatakan berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2014, sebesar Rp.2,4 juta.

Akan tetapi, tuntutan Cicih agar perusahaan membayar uang paksa (dwangsom) tidak dikabulkan. Majelis Hakim menilai, oleh karena perusahaan telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp.100 ribu perhari dinyatakan ditolak. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of